PKS keluar tak berpengaruh di koalisi
Jum'at, 14 Juni 2013 - 10:38 WIB
PKS keluar tak berpengaruh di koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menelantarkan kewenangannya sendiri untuk bisa menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurutnya, dengan sikap itu justru akhirnya dimanfaatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggapnya memiliki kepentingan untuk memperbaiki citra pasca kasus suap daging sapi impor yang menyeret mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
"Menurut saya SBY telah menyia-nyiakan kewenangan yang diberikan UU dalam hal penyesuaian harga BBM. Akibatnya sekarang situasi dimanfaatkan oleh PKS yang memang berkepentingn untuk memperbaiki citra akibat kasus yang menimpa mantan presidennya," kata Teguh saat dihubungi wartawan, Jumat (14/6/2013).
Kendati demikian, andai sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan memilih hengkang dari koalisi di Sekretariat Gabungan (Setgab), Teguh memperkirakan tidak akan mempengaruhi situasi di dalam koalisi.
"Dengan sisa waktu yang ada tinggal satu tahun menurut saya ada atau tidak PKS dikoalisi tidak akan berpengaruh secara signifikan," terangnya.
Dia juga mengatakan, saat ini masyarakat tengah menunggu kesabaran SBY sebagai pemimpin koalisi terhadap sikap PKS tersebut.
"Yang pasti publik lagi-lagi akan menilai seberapa batas kesabaran SBY terhadap PKS yang terang-terangan mbalelo terhadap sikap pemerintah koalisi," tuntasnya.
Sebelumnya, secara bulat PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi yang kini tengah digodok pemerintah, keputusan ini merupakan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
"Memutuskan bahwa sikap partai adalah menolak kenaikan BBM bersubsidi dan sikap ini adalah sikap karenanya final, karena telah diputuskan lembaga tertinggi di partai," kata Ketua DPP PKS, Hidayat Nur Wahid dalam konferensi pers nya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, dengan sikap itu justru akhirnya dimanfaatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggapnya memiliki kepentingan untuk memperbaiki citra pasca kasus suap daging sapi impor yang menyeret mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
"Menurut saya SBY telah menyia-nyiakan kewenangan yang diberikan UU dalam hal penyesuaian harga BBM. Akibatnya sekarang situasi dimanfaatkan oleh PKS yang memang berkepentingn untuk memperbaiki citra akibat kasus yang menimpa mantan presidennya," kata Teguh saat dihubungi wartawan, Jumat (14/6/2013).
Kendati demikian, andai sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan memilih hengkang dari koalisi di Sekretariat Gabungan (Setgab), Teguh memperkirakan tidak akan mempengaruhi situasi di dalam koalisi.
"Dengan sisa waktu yang ada tinggal satu tahun menurut saya ada atau tidak PKS dikoalisi tidak akan berpengaruh secara signifikan," terangnya.
Dia juga mengatakan, saat ini masyarakat tengah menunggu kesabaran SBY sebagai pemimpin koalisi terhadap sikap PKS tersebut.
"Yang pasti publik lagi-lagi akan menilai seberapa batas kesabaran SBY terhadap PKS yang terang-terangan mbalelo terhadap sikap pemerintah koalisi," tuntasnya.
Sebelumnya, secara bulat PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi yang kini tengah digodok pemerintah, keputusan ini merupakan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
"Memutuskan bahwa sikap partai adalah menolak kenaikan BBM bersubsidi dan sikap ini adalah sikap karenanya final, karena telah diputuskan lembaga tertinggi di partai," kata Ketua DPP PKS, Hidayat Nur Wahid dalam konferensi pers nya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.
(lns)
