DPR minta Kemenag melobi pemerintah Arab Saudi
Kamis, 13 Juni 2013 - 15:26 WIB
DPR minta Kemenag melobi pemerintah Arab Saudi
A
A
A
Sindonews.com - DPR meminta Pemerintah RI, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) segera melobi pemerintah Arab Saudi agar tidak memotong kuota haji untuk Indonesia.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Raihan Iskandar. Pasalnya, kata dia, pengurangan kuota jemaah haji karena sedang ada proyek perluasan pemondokan jemaah haji harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia.
"Pengurangan kuota ini mesti segera disikapi. Pemerintah harus segera melakukan upaya lobi untuk membatalkan pengurangan jemaah haji Indonesia atau setidaknya meminimalisasi jumlah pengurangan jemaah haji tahun ini," tandasnya saat dihubungi Koran Sindo, Kamis (13/6/2013).
Menurut dia, terkait dengan kuota haji, harusnya sesuai dengan rasio kuota haji, yaitu 1 persen dari total jumlah penduduk. Indonesia mendapatkan kuota sekitar 237 ribu jiwa karena jumlah penduduk Indonesia sekarang sesuai data BPS tahun 2010 sekitar 237 juta jiwa.
Dia menambahkan, hal ini harus diperjelas terlebih dahulu. Jika kuota yang kita dapat 237 ribu, terangnya, maka jemaah haji 2013 yang tercatat berjumlah 211 ribu jiwa masih dapat diperjuangkan untuk berangkat mengingat 20 persen dari 237 ribu adalah 190 ribu jiwa.
Selisih 21 ribu jiwa masih jauh lebih sedikit daripada jika angka 42 ribu jiwa yang terancam batal haji tahun ini.
Kuota jemaah haji Indonesia tahun ini tercatat sekitar 211 ribu jiwa. Akan dikurangi 20 persen-nya, yaitu sekitar 42 ribu jiwa, berarti hanya 168.800 yang insya Allah dapat berangkat haji. Sedangkan hingga tanggal 12 Juni ini yang telah melunasi sebanyak 185 ribu orang.
"Berarti ada sekitar 16.200 orang yang sudah melunasi namun terancam tidak bisa berangkat haji tahun ini. Jika kita asumsikan rata-rata biaya haji Rp32 juta per jiwa, maka total dana haji yang terancam 'mengendap' sekira Rp518.400.000.000," papar Reihan.
Lebih lanjut dia mengatakan, jumlah tersebut cukup besar, untuk itu situasi ini sangatlah darurat untuk bagi pemerintah untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar tidak mengurangi kuota Indonesia.
"Selain itu, jika akhirnya pengurangan tetap dilakukan, perlu dibentuk tim investigasi untuk mengawasi dana yang terancam 'mengendap' tersebut," tegas Raihan.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Raihan Iskandar. Pasalnya, kata dia, pengurangan kuota jemaah haji karena sedang ada proyek perluasan pemondokan jemaah haji harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia.
"Pengurangan kuota ini mesti segera disikapi. Pemerintah harus segera melakukan upaya lobi untuk membatalkan pengurangan jemaah haji Indonesia atau setidaknya meminimalisasi jumlah pengurangan jemaah haji tahun ini," tandasnya saat dihubungi Koran Sindo, Kamis (13/6/2013).
Menurut dia, terkait dengan kuota haji, harusnya sesuai dengan rasio kuota haji, yaitu 1 persen dari total jumlah penduduk. Indonesia mendapatkan kuota sekitar 237 ribu jiwa karena jumlah penduduk Indonesia sekarang sesuai data BPS tahun 2010 sekitar 237 juta jiwa.
Dia menambahkan, hal ini harus diperjelas terlebih dahulu. Jika kuota yang kita dapat 237 ribu, terangnya, maka jemaah haji 2013 yang tercatat berjumlah 211 ribu jiwa masih dapat diperjuangkan untuk berangkat mengingat 20 persen dari 237 ribu adalah 190 ribu jiwa.
Selisih 21 ribu jiwa masih jauh lebih sedikit daripada jika angka 42 ribu jiwa yang terancam batal haji tahun ini.
Kuota jemaah haji Indonesia tahun ini tercatat sekitar 211 ribu jiwa. Akan dikurangi 20 persen-nya, yaitu sekitar 42 ribu jiwa, berarti hanya 168.800 yang insya Allah dapat berangkat haji. Sedangkan hingga tanggal 12 Juni ini yang telah melunasi sebanyak 185 ribu orang.
"Berarti ada sekitar 16.200 orang yang sudah melunasi namun terancam tidak bisa berangkat haji tahun ini. Jika kita asumsikan rata-rata biaya haji Rp32 juta per jiwa, maka total dana haji yang terancam 'mengendap' sekira Rp518.400.000.000," papar Reihan.
Lebih lanjut dia mengatakan, jumlah tersebut cukup besar, untuk itu situasi ini sangatlah darurat untuk bagi pemerintah untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar tidak mengurangi kuota Indonesia.
"Selain itu, jika akhirnya pengurangan tetap dilakukan, perlu dibentuk tim investigasi untuk mengawasi dana yang terancam 'mengendap' tersebut," tegas Raihan.
(mhd)
