3 menteri dari PKS tolak kenaikan BBM bersubsidi
Kamis, 13 Juni 2013 - 15:09 WIB
3 menteri dari PKS tolak kenaikan BBM bersubsidi
A
A
A
Sindonews.com - Tiga menteri yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) satu suara menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kini tengah dikaji pemerintah.
Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian (Mentan), Suswono dan Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri.
"Secara prinsip sebelum ada keputusan lembaga tinggi partai mungkin beberapa pihak bisa menyampaikan pendapat. Tetapi para menteri tidak ada yang menolak semua memahami," kata Ketua DPP PKS, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Menurut dia, selama belum ada keputusan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait nasib ketiga menteri itu, maka posisi mereka dalam menyikapi kenaikan BBM bersubsidi merupakan sebagai pembantu Kepala Negara.
"Kalau menteri melakukan penyikapan itu (kenaikan BBM) bukan atas nama partai. Jadi selama hak prerogatif belum diambil maka yang dilakukan Pak Tifatul bukan atas nama partai tetapi sebagai menteri adalah pembantu Presiden," tegasnya.
Sebelumnya, secara bulat melalui pengambilan keputusan tertinggi dalam mekanisme partai, PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi.
"Memutuskan bahwa sikap partai adalah menolak kenaikan BBM bersubsidi dan sikap ini adalah sikap karenanya final, karena telah diputuskan lembaga tertinggi di partai," terang Hidayat sebelumnya.
Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian (Mentan), Suswono dan Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri.
"Secara prinsip sebelum ada keputusan lembaga tinggi partai mungkin beberapa pihak bisa menyampaikan pendapat. Tetapi para menteri tidak ada yang menolak semua memahami," kata Ketua DPP PKS, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Menurut dia, selama belum ada keputusan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait nasib ketiga menteri itu, maka posisi mereka dalam menyikapi kenaikan BBM bersubsidi merupakan sebagai pembantu Kepala Negara.
"Kalau menteri melakukan penyikapan itu (kenaikan BBM) bukan atas nama partai. Jadi selama hak prerogatif belum diambil maka yang dilakukan Pak Tifatul bukan atas nama partai tetapi sebagai menteri adalah pembantu Presiden," tegasnya.
Sebelumnya, secara bulat melalui pengambilan keputusan tertinggi dalam mekanisme partai, PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi.
"Memutuskan bahwa sikap partai adalah menolak kenaikan BBM bersubsidi dan sikap ini adalah sikap karenanya final, karena telah diputuskan lembaga tertinggi di partai," terang Hidayat sebelumnya.
(kri)
