Ketua DPR: KJRI biasa kerja seperti bos
Kamis, 13 Juni 2013 - 13:52 WIB
Ketua DPR: KJRI biasa kerja seperti bos
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengungkapkan, jika sebenarnya kericuhan di Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah dapat dihindari jika pelayanan di tempat tersebut mampu menangani persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Nah memang dasar sudah biasa kerja seperti bos tidak berubah sikap seperti itu. Akhirnya jelas orang antri dari subuh sampai malam ya marah, harusnya yang antri itu merasa diperlakukan sebagai anak bangsa-lah," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Dikatakan dia, semestinya pihak setempat bisa mengantisipasi membludaknya TKI yang ingin mengurus surat pemutihan dengan membuka loket lebih banyak di tempat terpisah.
"Ini kan untuk pemutihan, nanti akan banyak mungkin lebih sejuta orang yang mau pemutihan. Harusnya diantisipasi dengan membuka loket di banyak temat dan wilayah," tegasnya.
Karena itu, Marzuki mendesak agar pihak KJRI segera mencari solusi agar TKI yang antre untuk mengurus surat pemutihan dapat teratasi tanpa terjadinya kericuhan yang berulang.
"Kalau cara-cara normatif padahal ini kan kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk pemutihan. Ya harusnya kan diantisipasi," tuntasnya.
"Nah memang dasar sudah biasa kerja seperti bos tidak berubah sikap seperti itu. Akhirnya jelas orang antri dari subuh sampai malam ya marah, harusnya yang antri itu merasa diperlakukan sebagai anak bangsa-lah," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Dikatakan dia, semestinya pihak setempat bisa mengantisipasi membludaknya TKI yang ingin mengurus surat pemutihan dengan membuka loket lebih banyak di tempat terpisah.
"Ini kan untuk pemutihan, nanti akan banyak mungkin lebih sejuta orang yang mau pemutihan. Harusnya diantisipasi dengan membuka loket di banyak temat dan wilayah," tegasnya.
Karena itu, Marzuki mendesak agar pihak KJRI segera mencari solusi agar TKI yang antre untuk mengurus surat pemutihan dapat teratasi tanpa terjadinya kericuhan yang berulang.
"Kalau cara-cara normatif padahal ini kan kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk pemutihan. Ya harusnya kan diantisipasi," tuntasnya.
(kri)
