Golkar untung jika PKS dikeluarkan dari koalisi
Kamis, 13 Juni 2013 - 06:16 WIB
Golkar untung jika PKS dikeluarkan dari koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Jika benar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi dikeluarkan dari koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), tentunya ini akan memberikan keuntungan bagi Partai Golkar.
Pernyataan tersebut dikatakan pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto. Menurutnya, posisi tawar Golkar di Setgab akan menjadi tinggi.
"Hal ini bisa memberikan tekanan politik yang kuat kepada Pemerintahan SBY, karena bandul politiknya ada di Golkar," ucap Sugiyanto saat dihubungi Sindonews, Kamis (13/6/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, Golkar bisa menjadi kekuatan politik tunggal di Setgab jika PKS keluar dari Setgab. "Artinya, jika ada suatu permintaan politik Golkar tak dipenuhi oleh SBY, maka bisa saja Golkar akan memainkan perannya untuk mengancam Pemerintahan SBY dengan manuvernya," ungkapnya.
"Karena hanya Golkar yang memiliki keunggulan di dalam koalisi, jika saja benar PKS benar dikeluarkan dari koalisi dan Golkar bisa mempunyai daya tekan yang sangat kuat. Karena kita tahu, Golkar memiliku sejarah panjang dalam politik Indonesia dan dia (Golkar) sudah berpengalaman," pungkasnya.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah mengaku mendapatkan bocoran, bahwa PKS telah dikeluarkan dari koalisi di Setgab. Menurut Fahri, informasi itu didapatkan dari salah seorang menteri dari PKS melalui sumber dari istana pada pertengahan pekan lalu.
"Apa yang terjadi dalam pekan-pekan ini. Jadi memang pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau Setgab," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juni 2013.
Masih dari bocoran itu, lanjut Fahri, Presiden SBY akan mengirimkan surat resmi pemberhentian PKS dari koalisi. "Presiden SBY akan menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu. Itu kira-kira pertengahan pekan lalu," tukasnya.
"Mereka janjinya kasih suratnya hari Sabtu. Nah sampai hari Senin malam, surat itu kami tidak terima," sambungnya.
Pernyataan tersebut dikatakan pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto. Menurutnya, posisi tawar Golkar di Setgab akan menjadi tinggi.
"Hal ini bisa memberikan tekanan politik yang kuat kepada Pemerintahan SBY, karena bandul politiknya ada di Golkar," ucap Sugiyanto saat dihubungi Sindonews, Kamis (13/6/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, Golkar bisa menjadi kekuatan politik tunggal di Setgab jika PKS keluar dari Setgab. "Artinya, jika ada suatu permintaan politik Golkar tak dipenuhi oleh SBY, maka bisa saja Golkar akan memainkan perannya untuk mengancam Pemerintahan SBY dengan manuvernya," ungkapnya.
"Karena hanya Golkar yang memiliki keunggulan di dalam koalisi, jika saja benar PKS benar dikeluarkan dari koalisi dan Golkar bisa mempunyai daya tekan yang sangat kuat. Karena kita tahu, Golkar memiliku sejarah panjang dalam politik Indonesia dan dia (Golkar) sudah berpengalaman," pungkasnya.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah mengaku mendapatkan bocoran, bahwa PKS telah dikeluarkan dari koalisi di Setgab. Menurut Fahri, informasi itu didapatkan dari salah seorang menteri dari PKS melalui sumber dari istana pada pertengahan pekan lalu.
"Apa yang terjadi dalam pekan-pekan ini. Jadi memang pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau Setgab," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juni 2013.
Masih dari bocoran itu, lanjut Fahri, Presiden SBY akan mengirimkan surat resmi pemberhentian PKS dari koalisi. "Presiden SBY akan menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu. Itu kira-kira pertengahan pekan lalu," tukasnya.
"Mereka janjinya kasih suratnya hari Sabtu. Nah sampai hari Senin malam, surat itu kami tidak terima," sambungnya.
(maf)
