Petisi 28 desak DPR tolak kenaikan harga BBM
Rabu, 12 Juni 2013 - 14:44 WIB
Petisi 28 desak DPR tolak kenaikan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Petisi 28 hari ini mendatangi Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. Kedatangan mereka ingin mendesak agar pimpinan wakil rakyat itu menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tengah dibahas pemerintah.
Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa mereka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Pertama, pemerintahan SBY tak punya landasan moral yang cukup kuat untuk menaikkan harga BBM.
"Di satu sisi, pemerintahan SBY mengajak rakyat untuk mengecangkan ikat pinggang, di sisi lain kejahatan korupsi masih terus berlangsung," jelas Aktivis Petisi 28, Haris Rusli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Kedua katanya, alasan menaikkan BBM karena subsidi telah memicu penyeludupan ke luar negeri adalah alasan yang manipulatif.
"Penyeludupan BBM adalah problem kriminalitas yang semestinya tidak dijawab dengan menaikkan harga BBM, tetapi dijawab dengan tindakan represif penegakan hukum," katanya.
Haris menilai, alasan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan pemerintah suatu kebohongan, sebab pmerintah selalu mengemborkan pendapatan APBN Indonesia meningkat.
"Keempat, kebohongan yang lain terkait alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah agar dana untuk subsidi BBM dialihkan kepada rakyat miskin. Faktanya bantuan untuk rakyat miskin diambil dari program utang luar negeri atau cash transfer," sambungnya.
Terakhir, kata dia, BBM bersubsidi tidak boleh naik karena dirinya tak yakin bahwa pencabutan subsidi BBM dilakukan agar dana tersebut bisa dialihan untuk pembangunan infrastruktur.
"Kenyataannya, pembangunan infrastruktur saat ini telah dipersembahkan untuk dibiayai perusahaan keuangan internasional melalui Public Pivate Patnership (PPP)," tuntasnya.
Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa mereka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Pertama, pemerintahan SBY tak punya landasan moral yang cukup kuat untuk menaikkan harga BBM.
"Di satu sisi, pemerintahan SBY mengajak rakyat untuk mengecangkan ikat pinggang, di sisi lain kejahatan korupsi masih terus berlangsung," jelas Aktivis Petisi 28, Haris Rusli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Kedua katanya, alasan menaikkan BBM karena subsidi telah memicu penyeludupan ke luar negeri adalah alasan yang manipulatif.
"Penyeludupan BBM adalah problem kriminalitas yang semestinya tidak dijawab dengan menaikkan harga BBM, tetapi dijawab dengan tindakan represif penegakan hukum," katanya.
Haris menilai, alasan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan pemerintah suatu kebohongan, sebab pmerintah selalu mengemborkan pendapatan APBN Indonesia meningkat.
"Keempat, kebohongan yang lain terkait alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah agar dana untuk subsidi BBM dialihkan kepada rakyat miskin. Faktanya bantuan untuk rakyat miskin diambil dari program utang luar negeri atau cash transfer," sambungnya.
Terakhir, kata dia, BBM bersubsidi tidak boleh naik karena dirinya tak yakin bahwa pencabutan subsidi BBM dilakukan agar dana tersebut bisa dialihan untuk pembangunan infrastruktur.
"Kenyataannya, pembangunan infrastruktur saat ini telah dipersembahkan untuk dibiayai perusahaan keuangan internasional melalui Public Pivate Patnership (PPP)," tuntasnya.
(kri)
