Pengamat: PKS harus gentlemen keluar dari koalisi
Rabu, 12 Juni 2013 - 14:40 WIB
Pengamat: PKS harus gentlemen keluar dari koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diminta tak ragu untuk keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. Maka itu, untuk memperbaiki citranya di mata masyarakat, PKS juga tak perlu menunggu surat resmi pemecatan dari Setgab koalisi.
"PKS harus gentlemen keluar dari koalisi, jika ingin dicitrakan baik. PKS tak perlu tunggu surat resmi dari SBY," kata pakar pengamat komunikasi Universitas Mercu Buana Heri Budianto kepada Sindonews, Rabu (12/6/2013).
Dia mengatakan, tidak diundangnya PKS dalam rapat yang digelar Setgab di Jakarta Convention Center (JCC) semalam, menunjukkan kalau partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu sudah tak dianggap sebagai partai koalisi.
"Melihat situasi terkini, soal Setgab koalisi yang tidak melibatkan PKS dalam rapat semalam, makin membuka, terlihat sikap Setgab koalisi pimpinan Partai Demokrat atas sikap mendua PKS," pungkasnya.
Maka itu, kata dia, seharusnya PKS peka terhadap sikap tersebut, jika Demokrat sudah tidak mengharapkan partai pimpinan Anis Matta itu berada di dalam koalisi.
"Saya kira itu merupakan realitas politik yang sebenarnya Setgab, khususnya Demokrat tidak menginginkan PKS ada di koalisi lagi. Mestinya PKS mengerti hal itu sebagai sinyal politik," tuturnya.
Sebelumnya, Setgab kembali menggelar rapat, yang sebelumnya juga pernah menggelar rapat di kediaman Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Rapat yang digelar semalam juga masih membahas soal rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Kendati demikian, rapat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali tidak hadir.
Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mengungkapkan, PKS tidak diundang Setgab untuk menghadiri rapat tersebut. "Memang tidak diundang," kata Syarief, di DPR RI, Senayan, Jakarta.
"PKS harus gentlemen keluar dari koalisi, jika ingin dicitrakan baik. PKS tak perlu tunggu surat resmi dari SBY," kata pakar pengamat komunikasi Universitas Mercu Buana Heri Budianto kepada Sindonews, Rabu (12/6/2013).
Dia mengatakan, tidak diundangnya PKS dalam rapat yang digelar Setgab di Jakarta Convention Center (JCC) semalam, menunjukkan kalau partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu sudah tak dianggap sebagai partai koalisi.
"Melihat situasi terkini, soal Setgab koalisi yang tidak melibatkan PKS dalam rapat semalam, makin membuka, terlihat sikap Setgab koalisi pimpinan Partai Demokrat atas sikap mendua PKS," pungkasnya.
Maka itu, kata dia, seharusnya PKS peka terhadap sikap tersebut, jika Demokrat sudah tidak mengharapkan partai pimpinan Anis Matta itu berada di dalam koalisi.
"Saya kira itu merupakan realitas politik yang sebenarnya Setgab, khususnya Demokrat tidak menginginkan PKS ada di koalisi lagi. Mestinya PKS mengerti hal itu sebagai sinyal politik," tuturnya.
Sebelumnya, Setgab kembali menggelar rapat, yang sebelumnya juga pernah menggelar rapat di kediaman Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Rapat yang digelar semalam juga masih membahas soal rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Kendati demikian, rapat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali tidak hadir.
Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mengungkapkan, PKS tidak diundang Setgab untuk menghadiri rapat tersebut. "Memang tidak diundang," kata Syarief, di DPR RI, Senayan, Jakarta.
(mhd)
