PKS gelar rapat di Bandung
Rabu, 12 Juni 2013 - 11:26 WIB
PKS gelar rapat di Bandung
A
A
A
Sindonews.com - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat di Bandung, Jawa Barat, namun tidak diketahui secara pasti agenda rapat tersebut. Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS Jazuli Juwani.
"Saya dapat undangan rapat DPP. Saya diundang untuk hadiri rapat DPP jam 10.00 WIB, tetapi karena saya ada rapat dengan Mendagri jadi kesini dulu. Di Bandung ada macam-macam dibahas," kata Jazuli di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Dalam kesempatan itu, Ia juga membantah jika dalam rapat tersebut dibahas mengenai adanya isu perpecahan di internal PKS dalam menyikapi wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Seribu persen tidak ada perpecahan, kalau perbedaan Majelis Syuro dan DPP itu wajar ada perbedaan. Tetapi jangan perbedaan dimaknai perpecahan, kalau mau pecah mestinya pas pergantian presiden PKS kemarin," tegasnya.
Dia melanjutkan, mendukung atau tidaknya PKS mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
"Saya lihat persoalannya bukan perpecahan tetapi pada alur keputusan Majelis Syuro yang mengatakan seluruh kenaikan BBM diserahkan DPTP, kalau menteri PKS memang dari awal ketika langsung diputus dari partai," kata dia.
"Begitu Pak Tifatul jadi menteri, dia selesai jadi presiden partai. Menteri harus dukung presiden tetapi partai punya sikap. Kami di PKS sangat ngerti kalau dia pembantu presiden," imbuhnya.
"Saya dapat undangan rapat DPP. Saya diundang untuk hadiri rapat DPP jam 10.00 WIB, tetapi karena saya ada rapat dengan Mendagri jadi kesini dulu. Di Bandung ada macam-macam dibahas," kata Jazuli di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Dalam kesempatan itu, Ia juga membantah jika dalam rapat tersebut dibahas mengenai adanya isu perpecahan di internal PKS dalam menyikapi wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Seribu persen tidak ada perpecahan, kalau perbedaan Majelis Syuro dan DPP itu wajar ada perbedaan. Tetapi jangan perbedaan dimaknai perpecahan, kalau mau pecah mestinya pas pergantian presiden PKS kemarin," tegasnya.
Dia melanjutkan, mendukung atau tidaknya PKS mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
"Saya lihat persoalannya bukan perpecahan tetapi pada alur keputusan Majelis Syuro yang mengatakan seluruh kenaikan BBM diserahkan DPTP, kalau menteri PKS memang dari awal ketika langsung diputus dari partai," kata dia.
"Begitu Pak Tifatul jadi menteri, dia selesai jadi presiden partai. Menteri harus dukung presiden tetapi partai punya sikap. Kami di PKS sangat ngerti kalau dia pembantu presiden," imbuhnya.
(lal)
