Komisi IX berencana pergi ke Jeddah
Rabu, 12 Juni 2013 - 07:02 WIB
Komisi IX berencana pergi ke Jeddah
A
A
A
Sindonews.com - Komisi IX DPR RI mewacanakan pergi ke Jeddah untuk melihat langsung pokok persoalan insiden kerusuhan yang terjadi di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi.
"Ada wacana mau ke Jeddah tapi belum diputuskan," ujar Anggota Komisi IX Indra kepada Sindonews, Selasa (11/6/2013) malam.
Kendati sudah ada wacana, kata Indra, pihaknya masih mau melihat hasil kerja tim yang diterjunkan pemerintah ke Jeddah. Jika sudah efektif, maka Komisi IX DPR tidak perlu melakukan kunjungan supaya tidak hanya membuang energi.
Pemerintah menunjuk Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana untuk memimpin tim yang akan pergi Jeddah. Pemerintah juga melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), TNI dan Polri.
Menurut Indra, harus ada perubahan cara pandang terhadap TKI sehingga tercipta pelayanan baik. Dilanjutkannya, jangan sampai TKI hanya dijadikan komoditi.
"Bagaimana memberikan perlindungan, maka pelayanan akan optimal," tukasnya.
"Ada wacana mau ke Jeddah tapi belum diputuskan," ujar Anggota Komisi IX Indra kepada Sindonews, Selasa (11/6/2013) malam.
Kendati sudah ada wacana, kata Indra, pihaknya masih mau melihat hasil kerja tim yang diterjunkan pemerintah ke Jeddah. Jika sudah efektif, maka Komisi IX DPR tidak perlu melakukan kunjungan supaya tidak hanya membuang energi.
Pemerintah menunjuk Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana untuk memimpin tim yang akan pergi Jeddah. Pemerintah juga melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), TNI dan Polri.
Menurut Indra, harus ada perubahan cara pandang terhadap TKI sehingga tercipta pelayanan baik. Dilanjutkannya, jangan sampai TKI hanya dijadikan komoditi.
"Bagaimana memberikan perlindungan, maka pelayanan akan optimal," tukasnya.
(kri)
