Manajemen KJRI Jeddah harus dibenahi
Selasa, 11 Juni 2013 - 16:03 WIB
Manajemen KJRI Jeddah harus dibenahi
A
A
A
Sindonews.com - Insiden kemarahan buruh migran Indonesia di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Minggu 9 Juni 2013, dinilai bukan masalah baru.
"Kalau lihat persoalan yang ada tenaga kerja kita di Saudi Arabia dan biasanya kan tempat berkumpul semuanya di KJRI di Jeddah. Ini bukan persoalan baru, ini persoalan yang sudah menahun," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2013).
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melihat, petugas di sana tidak pro aktif dan tidak memberikan pelayanan yang cukup baik, sehingga harus diperbaiki.
Menurutnya, harus ada memodernisasi sistem sehingga perizinan tidak perlu berlarut-larut dan menimbulkan antrean panjang dan lama. Pramono menegaskan, kalau hal itu terus terjadi, maka akan banyak orang tidak punya status di sana.
"Manajemen KJRI perlu diperbaiki, tidak bisa dilakukan dengan cara yang sekarang ini tidak proaktif. Saya yakin bisa dilakukan sederhana sekali kan. Yang penting ada keinginan," kata dia.
Mengenai rencana Komisi IX DPR akan ke Jeddah, Pramono mengaku belum mendapatkan usulan secara resmi. "Sampai hari ini saya belum menerima usulan itu. Untuk pengawasan tenaga kerja di Saudi Arabia, dalam hal ini pimpinannya Pak Taufik (Kurniawan dari PAN)," tukasnya.
Seperti diketahui, telah terjadi kerusuhan di depan kantor KJRI di Jalan Al Rehab Distrik, Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu 9 Juni 2013 sekira 18.40 waktu setempat. Sebelum kejadian itu, para TKI bermasalah mengantre untuk mengurus amnesti atau pemutihan dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai syarat mendapatkan paspor dan izin kerja tinggal atau identitas diri (iqoma).
"Kalau lihat persoalan yang ada tenaga kerja kita di Saudi Arabia dan biasanya kan tempat berkumpul semuanya di KJRI di Jeddah. Ini bukan persoalan baru, ini persoalan yang sudah menahun," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2013).
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melihat, petugas di sana tidak pro aktif dan tidak memberikan pelayanan yang cukup baik, sehingga harus diperbaiki.
Menurutnya, harus ada memodernisasi sistem sehingga perizinan tidak perlu berlarut-larut dan menimbulkan antrean panjang dan lama. Pramono menegaskan, kalau hal itu terus terjadi, maka akan banyak orang tidak punya status di sana.
"Manajemen KJRI perlu diperbaiki, tidak bisa dilakukan dengan cara yang sekarang ini tidak proaktif. Saya yakin bisa dilakukan sederhana sekali kan. Yang penting ada keinginan," kata dia.
Mengenai rencana Komisi IX DPR akan ke Jeddah, Pramono mengaku belum mendapatkan usulan secara resmi. "Sampai hari ini saya belum menerima usulan itu. Untuk pengawasan tenaga kerja di Saudi Arabia, dalam hal ini pimpinannya Pak Taufik (Kurniawan dari PAN)," tukasnya.
Seperti diketahui, telah terjadi kerusuhan di depan kantor KJRI di Jalan Al Rehab Distrik, Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu 9 Juni 2013 sekira 18.40 waktu setempat. Sebelum kejadian itu, para TKI bermasalah mengantre untuk mengurus amnesti atau pemutihan dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai syarat mendapatkan paspor dan izin kerja tinggal atau identitas diri (iqoma).
(maf)
