Demokrat bantah BLSM untuk pencitraan
Senin, 10 Juni 2013 - 18:57 WIB
Demokrat bantah BLSM untuk pencitraan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Bidang Eksternal dan LSM Andi Nurpati membantah, jika program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagaimana kompensasi kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, untuk pencitraan partainya.
"Enggak dong, keputusan itu kan keputusan pemerintah. Jadi bukan cuma Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), tapi juga partai koalisi. Bahwa kemudian Partai Demokrat menjadi pioner karena Presidennya dari Partai Demokrat," ujar Andi Nurpati di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013).
Maka itu, kata dia, kebijakan BLSM tersebut bukan persoalan untung dan rugi. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini, ujar dia, pahit bagi partai politik (parpol), dan pahit bagi Partai Demokrat.
Akan tetapi, kata dia, karena harga minyak global, pertimbangan inflasi dan sebagainya, maka kebijakan menaikkan harga BBM ini harus ditempuh.
"Kalau kita ingin pencitraan, ya kita enggak naikin BBM, tapi menurunkan, dengan tetap memberikan BLSM dan lain-lain. Jadi, bukan pencitraan, tapi menyangkut kebijakan ekonomi untuk kepentingan negara secara utuh," pungkasnya.
"Enggak dong, keputusan itu kan keputusan pemerintah. Jadi bukan cuma Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), tapi juga partai koalisi. Bahwa kemudian Partai Demokrat menjadi pioner karena Presidennya dari Partai Demokrat," ujar Andi Nurpati di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013).
Maka itu, kata dia, kebijakan BLSM tersebut bukan persoalan untung dan rugi. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini, ujar dia, pahit bagi partai politik (parpol), dan pahit bagi Partai Demokrat.
Akan tetapi, kata dia, karena harga minyak global, pertimbangan inflasi dan sebagainya, maka kebijakan menaikkan harga BBM ini harus ditempuh.
"Kalau kita ingin pencitraan, ya kita enggak naikin BBM, tapi menurunkan, dengan tetap memberikan BLSM dan lain-lain. Jadi, bukan pencitraan, tapi menyangkut kebijakan ekonomi untuk kepentingan negara secara utuh," pungkasnya.
(maf)
