Max bantah pembagian BLSM untungkan Demokrat
Senin, 10 Juni 2013 - 14:06 WIB
Max bantah pembagian BLSM untungkan Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Hingga kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menerima kebijakan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan kepada masyarakat miskin sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua menegaskan pemberian BLSM itu tidak akan menguntungkan partainya seperti apa yang selama ini dipersepsikan PKS.
Kata dia, jika PKS memandang hal tersebut sama maka secara pribadi dirinya mengizinkan partai yang dipimpin Anis Matta itu untuk memasang bendera partai berlambang padi dan bulan sabit tersebut di setiap lokasi pemberian BLSM.
"Kalau memang nantinya PKS tidak happy dan menolak BLSM karena indikasi untuk kepentingan sebuah partai, saya persilahkan PKS pasang bendera di tempat pembagian, karena ini kebijakan bukan partai ini kebijakan nasional," kata Max di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI menyetujui kebijakan pengucuran BLSM kepada rakyat miskin. Persetujuan itu berdasarkan hasil rapat pada Rabu 5 Juni 2013 antara Komisi VIII dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos dan PT Pos Indonesia.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua menegaskan pemberian BLSM itu tidak akan menguntungkan partainya seperti apa yang selama ini dipersepsikan PKS.
Kata dia, jika PKS memandang hal tersebut sama maka secara pribadi dirinya mengizinkan partai yang dipimpin Anis Matta itu untuk memasang bendera partai berlambang padi dan bulan sabit tersebut di setiap lokasi pemberian BLSM.
"Kalau memang nantinya PKS tidak happy dan menolak BLSM karena indikasi untuk kepentingan sebuah partai, saya persilahkan PKS pasang bendera di tempat pembagian, karena ini kebijakan bukan partai ini kebijakan nasional," kata Max di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI menyetujui kebijakan pengucuran BLSM kepada rakyat miskin. Persetujuan itu berdasarkan hasil rapat pada Rabu 5 Juni 2013 antara Komisi VIII dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos dan PT Pos Indonesia.
(kri)
