PDIP enggan komentari posisi PKS di Setgab
Jum'at, 07 Juni 2013 - 17:30 WIB
PDIP enggan komentari posisi PKS di Setgab
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahyo Kumolo, enggan berspekulasi perihal apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berani mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi.
Hal itu terkait dengan sikap beberapa politikus PKS yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Tanya SBY sendiri, jangan tanya saya. Kan bukan urusan saya. Kalau Setgab (Sekretariat Gabungan) itu rumah tangga orang lain, bukan rumah tangga kita," kata Tjahyo sambil tertawa, saat ditemui di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2013).
Saat diminta sarannya, apakah lebih baik PKS keluar dari koalisi atau tidak, dirinya mengatakan, dia tak punya kewenangan untuk hal demikian. "Aku enggak punya kewenangan memberi arahan. Itu urusan rumah tangga orang lain. Sudah diatur oleh aturan rumah tangga masing-masing," pungkasnya.
Seperti diketahui, beberapa hari belakangan, sejumlah spanduk PKS penolakan atas rencana kenaikan harga BBM marak di berbagai sudut kota. Namun, belum lama ini pula, Menteri Sosial (Mensos) yang merupakan anggota Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri menyatakan, bahwa yang menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut hanya beberapa politikus di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.
Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring pun mengaku mendukung rencana Pemerintah menaikkan harga BBM tersebut.
Sementara itu, meski diundang, pihak PKS tidak menghadiri rapat Setgab membahas rencana kenaikan harga BBM yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Boediono di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa 4 Juni 2013, malam.
Hal itu terkait dengan sikap beberapa politikus PKS yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Tanya SBY sendiri, jangan tanya saya. Kan bukan urusan saya. Kalau Setgab (Sekretariat Gabungan) itu rumah tangga orang lain, bukan rumah tangga kita," kata Tjahyo sambil tertawa, saat ditemui di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2013).
Saat diminta sarannya, apakah lebih baik PKS keluar dari koalisi atau tidak, dirinya mengatakan, dia tak punya kewenangan untuk hal demikian. "Aku enggak punya kewenangan memberi arahan. Itu urusan rumah tangga orang lain. Sudah diatur oleh aturan rumah tangga masing-masing," pungkasnya.
Seperti diketahui, beberapa hari belakangan, sejumlah spanduk PKS penolakan atas rencana kenaikan harga BBM marak di berbagai sudut kota. Namun, belum lama ini pula, Menteri Sosial (Mensos) yang merupakan anggota Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri menyatakan, bahwa yang menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut hanya beberapa politikus di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.
Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring pun mengaku mendukung rencana Pemerintah menaikkan harga BBM tersebut.
Sementara itu, meski diundang, pihak PKS tidak menghadiri rapat Setgab membahas rencana kenaikan harga BBM yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Boediono di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa 4 Juni 2013, malam.
(maf)
