Pemilihan anggota DPD rentan konflik daerah
Jum'at, 07 Juni 2013 - 16:18 WIB
Pemilihan anggota DPD rentan konflik daerah
A
A
A
Sindonews.com - Pemilihan umum (pemilu) untuk anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) lebih rentan konflik di berbagai wilayah, ketimbang pemilu anggota DPR dan pemilihan presiden (pilpres).
"Saya enggak melihat konflik di pilpres dan di pileg (DPR), tetapi saya lihat justru ada potensi konflik di pemilihan (anggota) DPD. Ini warning, karena di setiap provinsi punya potensi," kata Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Menurut dia, alasan pilpres rentan konflik vertikal maupun horizontal karena posisinya yang terlalu jauh dalam mempengaruhi masyarakat khususnya di pedesaan.
"Terpilih enggak terpilih capresnya, ada presiden, enggak ada presiden enggak berpengaruh dari emosional pemilih, itu (pilpres) hanya gaung di tingkat nasional," katanya.
Pada kesempatan itu dia mengatakan, pemilihan DPD rentan konflik karena calon yang mengajukan diri merupakan wakil daerah yang memiliki loyalis dari setiap calon tersebut.
"Lalu pemilihan DPD berpotensi konflik signifikan karena mengatasnamakan wakil dari daerah, dalam setiap daerah itu ada wilayah basis dari satu tokoh tertentu, yang biasanya mapan, dan sudah lama sekali, biasanya ada loyalis," pungkasnya.
"Saya enggak melihat konflik di pilpres dan di pileg (DPR), tetapi saya lihat justru ada potensi konflik di pemilihan (anggota) DPD. Ini warning, karena di setiap provinsi punya potensi," kata Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Menurut dia, alasan pilpres rentan konflik vertikal maupun horizontal karena posisinya yang terlalu jauh dalam mempengaruhi masyarakat khususnya di pedesaan.
"Terpilih enggak terpilih capresnya, ada presiden, enggak ada presiden enggak berpengaruh dari emosional pemilih, itu (pilpres) hanya gaung di tingkat nasional," katanya.
Pada kesempatan itu dia mengatakan, pemilihan DPD rentan konflik karena calon yang mengajukan diri merupakan wakil daerah yang memiliki loyalis dari setiap calon tersebut.
"Lalu pemilihan DPD berpotensi konflik signifikan karena mengatasnamakan wakil dari daerah, dalam setiap daerah itu ada wilayah basis dari satu tokoh tertentu, yang biasanya mapan, dan sudah lama sekali, biasanya ada loyalis," pungkasnya.
(mhd)
