Jimly Asshiddiqie datangi KPK
Jimly Asshiddiqie datangi KPK
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie pagi ini terlihat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya untuk berkoordinasi mengenai Sistem Integritas Nasional (SIN).
"Macem-macem, pokoknya saya mau koordinasikan berkaitan dengan isu integritas penyelenggaraan Pemilu, itu yang mau kita bicarakan," ujar Jimly di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2013).
Jimly menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui lebih jauh mengenai agenda sistem integritas nasional yang selama ini dibangun KPK. Menurutnya hal itu berkaitan juga dengan tugas-tugasnya di DKPP.
"Jadi integritas kepemiluan mau saya lihat dalam. Konteks lebih luas, itu makanya saya mau tukar pikiran dengan teman-teman KPK," ujarnya.
SIN , imbuh Jimly bagian dari upaya pencegahan yang lebih luas karena pendekatan hukum saja tidak cukup, pasalnya harus ada upaya yang lebih luas dengan meperkenalkan sistem etika nasional.
"Apalagi kita punya pancasila. TAP MPR no 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang menurut saya ini penting untuk kita kembangkan, kita lembagakan menjadi sistem bernegara, supaya sistem hukum dan sistem etika bisa berjalanan menunjang," pungkasnya.
"Macem-macem, pokoknya saya mau koordinasikan berkaitan dengan isu integritas penyelenggaraan Pemilu, itu yang mau kita bicarakan," ujar Jimly di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2013).
Jimly menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui lebih jauh mengenai agenda sistem integritas nasional yang selama ini dibangun KPK. Menurutnya hal itu berkaitan juga dengan tugas-tugasnya di DKPP.
"Jadi integritas kepemiluan mau saya lihat dalam. Konteks lebih luas, itu makanya saya mau tukar pikiran dengan teman-teman KPK," ujarnya.
SIN , imbuh Jimly bagian dari upaya pencegahan yang lebih luas karena pendekatan hukum saja tidak cukup, pasalnya harus ada upaya yang lebih luas dengan meperkenalkan sistem etika nasional.
"Apalagi kita punya pancasila. TAP MPR no 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang menurut saya ini penting untuk kita kembangkan, kita lembagakan menjadi sistem bernegara, supaya sistem hukum dan sistem etika bisa berjalanan menunjang," pungkasnya.
(lns)
Explore More