Demokrat: PKS tak punya budaya malu

Sindonews.com - Untuk kesekian kalinya Partai Keadilan sejahtera (PKS) memilih berseberangan dengan sikap yang diambil oleh pemerintah. Sebagai bagian dari Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pendukung peemerintah, PKS tak kunjung mendapat sanksi tegas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, PKS seharusnya memiliki kesadaran tanpa harus diberi sanksi oleh SBY. Jika memang sudah merasa tak sejalan, ia meminta PKs dengan sukarela keluar dari Setgab.

"Kami sangat berharap dari kesadaran teman-teman PKS sendiri. Kalau memang sudah tidak ingin sejalan, sehubungan pengalihan subsidi kepada sektor yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak, ya mundurlah dengan ksatria dan tarik semua menteri di kabinet," ujarnya melalui pesan singkat kepada Sindonews, Jumat (7/6/2013).

"Ini persoalan tidak adanya budaya malu saja sehubungan sikap PKS tersebut. Harusnya PKS malu dan tahu diri," tegas Didi.

Anggota Komisi III DPR ini meminta, PKS tak menggunakan wacana penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk mendongkrak citra. Apalagi, menempatkan diri seolah-olah sebagai partai yang teraniaya di Setgab.

"Janganlah menunggu seolah-olah teraniaya, lalu berharap belas kasihan publik untuk dongkrak suara. Tidak elok rasanya kalau cara tersebut yang ditempuh PKS," tandasnya.

Ia menambahkan, sebagai bagian koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono sudah menjadi keharusan PKS satu suara dengan partai politik yang tergabung di Setgab. Bukan malah menunjukkan sikap yang plin-plan dan berseberangan dengan pemerintah.

"Tak elok rasanya hanya mau ikut kebijakan yang enak-enak saja atau yang popular. Sementara kebijakan yang tidak popular dan tidak enak, tidak mau ikut menanggung resiko," pungkasnya.