Rakyat jangan pilih parpol korup

Sindonews.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 masih setahun lagi. Partai politik akan melakukan cara apapaun untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Begitu pula Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Positioning PKS untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi secara sadar dipastikan bagian dari upaya untuk menaikkan elektabilitas di saat terpaan isu korupsi menimpa elite kadernya.

Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) melihat dari sisi pemilihnya. Dan berharap agar pemilih tidak melupakan rekam parpol yang korup, dan tidak memihak ke rakyat.

"Jangan lagi memilih parpol atau caleg korup dan tidak memperjuangan kesejahteraan rakyat," ujar Koordinator JPPR M Afifuddin, Selasa (4/52013).

Atas sikap PKS ini, JPPR tidak yakin elektabilitas PKS kemudian akan terdongkrak. Justru sebaliknya, masyarakat memandang PKS partai yang mencari amannya.

"Saya tidak yakin sikap PKS ini akan efektif meningkatkan elektabilitasnya, malah sikapnya justru meyakinkan masyarakat bahwa PKS hanya mencari aman," tuturnya.

Seperti diketahui, PKS memasang sejumlah spanduk di beberapa titik lokasi. Tidak hanya di Jakarta, spanduk itu juga dipasang di berbagai daerah.

"Tolak Kenaikan Harga BBM”. Demikian bunyi pesan spanduk yang dipasang di perempatan Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Spanduk dengan pesan sama, sebagian besar disertai gambar wajah politisi PKS seperti Triwisaksana, di antaranya ada yang bersama Presiden DPP PKS Anis Matta juga tersebar di beberapa titik strategis lain di Ibu Kota.

Kampanye penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu terlihat sangat heroik karena mengatasnamakan kepentingan rakyat: kenaikan harga BBM hanya akan menambah beban masyarakat.

Masyarakat yang sepakat dengan sikap tersebut tentu senang karena ada parpol yang membela kepentingannya.