Hibah alutsista dari negara asing hanya untungkan calo

Selasa, 04 Juni 2013 - 09:10 WIB
Hibah alutsista dari negara asing hanya untungkan calo
Hibah alutsista dari negara asing hanya untungkan calo
A A A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan, saatnya pemerintah tidak langsung menerima hibah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dari negara asing.

Sebab, alutsista yang selama ini diberikan oleh negara asing tergolong tua dan membutuhkan biaya perawatan yang sangat tinggi.

Pernyataan TB Hasanuddin ini sekaligus menanggapi apa yang pernah disampaikan Juru Bicara TNI AU Kolonel Bambang Supriyadi di sebuah media massa nasional. Bambang mencurigai hibah-hibah alutsista dari negara asing selama ini.

"Sejak awal komisi satu saudah mengkritisi masalah hibah-hibah aneh ini,"tukas TB Hasanddin, Selasa (4/5/2013).

Dia menjelaskan, pada 2011 sesuai dengan renstra TNI akan membeli enam unit F16 Blok 52 yang merupakan unit tercanggih dan terbaru seharga USD600 juta.

"Tapi kemudian pemerintah cq Kasau saat itu tiba-tiba memutuskan menerima hibah pesawat pesawat F16 (bekas US National Guard) yang sudah teronggok di Gurun Arizona sebanyak 24 unit. TNI kemudian harus mmbayar lebih dari USD700 juta untuk meretrofit, memperbaikinya dan membawanya dan tetap dalam standar pesawat tua, Blok 25 dan Blok 32," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Dari jumlah memang bertambah alutsista yang dimiliki bangsa ini, tapi lanjut TB Hasanuddin, dari efek daya tanggal terhadap sistem pertahanan udara, hampir tidak ada artinya.

"Sebab, negara-negara sekitar kita pun sudah mau menggrounded kan pesawat-pesawat tua itu," tukas pensiunan jenderal bintang tiga ini.

Lanjutnya, pada tahun 1991 TNI AL juga pernah menerima puluhan kapal ex Jerman Timur. Tapi negara saat itu harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Bahkan sekarang kapal-kapal itu menjadi beban pemeliharaan selamanya. Sedangkan kapal-kapal tersebut sudah tidak efisien dan tak efektif lagi untuk digunakan.

"Kedepan pemerintah dan DPR harus duduk bersama membuat definisi yang benar. Apa itu hibah? Agar hibah benar-benar hibah murni, tak ada motif politik negara lain sifatnya mengikgat, apalagi hanya menguntungkan calo,"tandasnya.
(lns)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6440 seconds (0.1#10.140)