Pemilu 2014, Indonesia belum siap terapkan e-voting
Jum'at, 26 April 2013 - 16:52 WIB
Pemilu 2014, Indonesia belum siap terapkan e-voting
A
A
A
Sindonews.com - Pemungutan suara merupakan salah satu proses yang dijalani dalam pemilihan umum (pemilu). Jelang Pemilu 2014, wacana menggunakan sistem electronik voting (e-voting) mencuat, meskipun dari sisi pendanaan Indonesia dinilai belum siap.
"Wacana menggunakan e-voting memang sudah direncanakan untuk (Pemilu) 2014. Namun dari sisi dana belum mencukupi karena hanya untuk alat saja dibutuhkan Rp5 triliun-Rp6 triliun, padahal budget Pemilu 2014 hanya sebesar Rp16 triliun. Karenanya, kami mulai mensosialisasikan bahwa ada pilihan cara memvoting yakni dengan e-voting," ujar Dosen Magister Teknik Informatika UII Yogyakarta Manik Hapsari PhD, di DIY, Jumat (26/4/2013).
Hal ini, kata dia, untuk mempersingkat waktu, meski diakuinya masih banyak kekurangan dalam sistem tersebut. Namun dengan diketahui oleh masyarakat luas, ia berharap sistem e-voting bisa diterima.
"Penentu utama keberhasilan pelaksanaan e-voting memang terletak pada sosial kultur masyarakatnya. Dengan masyarakat bisa menerima, sistem ini bisa sangat membantu dalam pelaksanaan pemilu. Namun memang untuk beberapa negara maju saja, sistem ini belum berani diterapkan, melihat banyaknya persoalan yang terjadi di negara-negara yang telah mengimplementasikannya," katanya.
Diungkapkan Manik, negara yang telah menggunakan sistem e-voting antara lain Amerika Serikat (AS) bahkan sejak 1990, India dan Filipina.
Meski di negara-negara tersebut pelaksanaan e-voting dinilai berhasil, namun masalah-masalah diakibatkan kesalahan pada data yang masuk. Hal inilah yang membuat Inggris dan Kanada sampai saat ini pun masih menjadikan sistem ini hanya sebagai wacana.
"Meski kami memperkenalkan sistem ini, yang harus dilakukan ialah sebelum benar-benar bisa diterapkan, sistem ini harus teruji dulu. Semua kekurangan yang terjadi selama ini harus sudah bisa diatasi dengan sistem yang baru," tuturnya.
Dikatakan dia, sistem e-voting tetap memiliki kelebihan yakni masih bertoleransi terhadap kesalahan. Mengenai masalah transparansi, sistem ini cukup akurat karena memang dari awal telah didesain memiliki pengamanan yang baik. Namun wajib dipastikan input pada sistem sama dengan data yang tersimpan.
"Saat ini menjadi tugas pemerintah dan akademisi untuk mengakomodir masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai sistem e-voting. Dengan siapnya masyarakat, maka sistem ini siap dilaksanakan," imbuhnya.
Sementara itu, Humas Pascasarjana FTI Jerri Irgo menambahkan, penelitian mengenai keefektifan e-voting sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu, namun hal tersebut ternyata juga tidak membuahkan hasil yang baik.
"Penelitian sendiri dilakukan di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan. Ini untuk melihat sejauh mana keterbiasaan masyarakat dengan perangkat komputer dan internet. Dan memang dari segi sosial kultur, masyarakat kita memang belum siap. Karena itu e-voting perlu diperkenalkan," imbuhnya.
"Wacana menggunakan e-voting memang sudah direncanakan untuk (Pemilu) 2014. Namun dari sisi dana belum mencukupi karena hanya untuk alat saja dibutuhkan Rp5 triliun-Rp6 triliun, padahal budget Pemilu 2014 hanya sebesar Rp16 triliun. Karenanya, kami mulai mensosialisasikan bahwa ada pilihan cara memvoting yakni dengan e-voting," ujar Dosen Magister Teknik Informatika UII Yogyakarta Manik Hapsari PhD, di DIY, Jumat (26/4/2013).
Hal ini, kata dia, untuk mempersingkat waktu, meski diakuinya masih banyak kekurangan dalam sistem tersebut. Namun dengan diketahui oleh masyarakat luas, ia berharap sistem e-voting bisa diterima.
"Penentu utama keberhasilan pelaksanaan e-voting memang terletak pada sosial kultur masyarakatnya. Dengan masyarakat bisa menerima, sistem ini bisa sangat membantu dalam pelaksanaan pemilu. Namun memang untuk beberapa negara maju saja, sistem ini belum berani diterapkan, melihat banyaknya persoalan yang terjadi di negara-negara yang telah mengimplementasikannya," katanya.
Diungkapkan Manik, negara yang telah menggunakan sistem e-voting antara lain Amerika Serikat (AS) bahkan sejak 1990, India dan Filipina.
Meski di negara-negara tersebut pelaksanaan e-voting dinilai berhasil, namun masalah-masalah diakibatkan kesalahan pada data yang masuk. Hal inilah yang membuat Inggris dan Kanada sampai saat ini pun masih menjadikan sistem ini hanya sebagai wacana.
"Meski kami memperkenalkan sistem ini, yang harus dilakukan ialah sebelum benar-benar bisa diterapkan, sistem ini harus teruji dulu. Semua kekurangan yang terjadi selama ini harus sudah bisa diatasi dengan sistem yang baru," tuturnya.
Dikatakan dia, sistem e-voting tetap memiliki kelebihan yakni masih bertoleransi terhadap kesalahan. Mengenai masalah transparansi, sistem ini cukup akurat karena memang dari awal telah didesain memiliki pengamanan yang baik. Namun wajib dipastikan input pada sistem sama dengan data yang tersimpan.
"Saat ini menjadi tugas pemerintah dan akademisi untuk mengakomodir masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai sistem e-voting. Dengan siapnya masyarakat, maka sistem ini siap dilaksanakan," imbuhnya.
Sementara itu, Humas Pascasarjana FTI Jerri Irgo menambahkan, penelitian mengenai keefektifan e-voting sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu, namun hal tersebut ternyata juga tidak membuahkan hasil yang baik.
"Penelitian sendiri dilakukan di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan. Ini untuk melihat sejauh mana keterbiasaan masyarakat dengan perangkat komputer dan internet. Dan memang dari segi sosial kultur, masyarakat kita memang belum siap. Karena itu e-voting perlu diperkenalkan," imbuhnya.
(mhd)
