TNI belum saatnya terjun ke politik

Sindonews.com - Kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai belum saatnya memiliki hak politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Hal demikian dikatakan pengamat politik, Ray Rangkuti, menanggapi pernyataan mantan Panglima TNI, Jend (Purn) Endriartono Sutarto yang mengatakan, hak prajurit TNI tidak boleh dihilangkan di pemilu.

"Tidak ada kepentingan politik saja, bermasalah. Gimana kalau punya kepentingan politik," ujar Ray di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2013).

Sebab, menurut Ray, jika TNI ikut serta dalam berpolitik, maka cara pandang ataupun pola pikir seorang TNI harus dihilangkan. Tak hanya itu saja, Ray mengatakan, sebagai mantan dari TNI, juga harus menerapkan watak sipil.

Menurutnya, jika watak sipil itu dilaksanakan oleh TNI, hal ini masih sulit diterapkan. Terlebih, pemberian hak berpolitik kepada TNI, janganlah terburu-buru. "Jangan terburu-burulah. Mayoritas TNI juga enggak suka berpolitik," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, TNI tidak bisa disamakan dengan militer Amerika Serikat (AS) yang memiliki hak pilih. Menurutnya, militer Amerika benar-benar sebagai tentara.

Sementara TNI, kata dia, banyak terlibat sebagai beking perusahaan tambang ilegal, yang acapkali main serang ke kantor partai politik (parpol), atau menyerang polisi. "Itu lebih baik dibereskan. Sekarang ini tentara seperti mengancam lagi," katanya.

Seperti diketahui, mantan Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto pernah mengatakan bahwa dirinya pernah menyatakan siap tampil dalam Pemilu 2014 mendatang, apabila diinginkan oleh rakyat Indonesia dan didukung oleh salah satu Partai.