Bawaslu diharapkan bisa masuk sistem verifikasi administrasi DCS
Selasa, 23 April 2013 - 16:08 WIB
Bawaslu diharapkan bisa masuk sistem verifikasi administrasi DCS
A
A
A
Sindonews.com - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR) mengaku akan terus melakukan pemantauan setiap tahapan Pemilu 2014. Karena, JPRR menilai proses pemilu disinyalir akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan besar akan terjadi untuk memenangkan salah satu pihak.
Misalnya, skema pengawasan terhadap pencalonan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang hari ini masuk tahapan verifikasi administrasi.
"Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa masuk ke dalam sistem verifikasi administrasi yang dibuat oleh KPU dalam pencalonan ini, untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan undang-undang pemilu," ujar Aktivis JPRR Masykurudin Hafidz dalam konferensi pers yang bertemakan 'Bersama Rakyat Memantau Pemilu 2014' di Cikini, Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Seperti yang diketahui, pemilihan umum merupakan sarana merepresentasikan suara rakyat. Pemilu 2014 yang akan dilaksanakan setahun lagi, tepatnya 9 April 2014 mencuatkan isu tentang memanasnya hubungan antar penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.
Hal itu disebabkan karena ada sedikit perbedaan pemahaman soal penyelenggaraan pemilu. Tentu saja, hal itu berimbas pada terganggunya tahapan pemilu. Tahapan tersebut diantaranya pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2014 dan pendaftaran calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari setiap partai politik.
Misalnya, skema pengawasan terhadap pencalonan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang hari ini masuk tahapan verifikasi administrasi.
"Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa masuk ke dalam sistem verifikasi administrasi yang dibuat oleh KPU dalam pencalonan ini, untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan undang-undang pemilu," ujar Aktivis JPRR Masykurudin Hafidz dalam konferensi pers yang bertemakan 'Bersama Rakyat Memantau Pemilu 2014' di Cikini, Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Seperti yang diketahui, pemilihan umum merupakan sarana merepresentasikan suara rakyat. Pemilu 2014 yang akan dilaksanakan setahun lagi, tepatnya 9 April 2014 mencuatkan isu tentang memanasnya hubungan antar penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.
Hal itu disebabkan karena ada sedikit perbedaan pemahaman soal penyelenggaraan pemilu. Tentu saja, hal itu berimbas pada terganggunya tahapan pemilu. Tahapan tersebut diantaranya pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2014 dan pendaftaran calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari setiap partai politik.
(kri)
