Untuk efisiensi, sejumlah kementerian bisa disatukan
Selasa, 23 April 2013 - 09:02 WIB
Untuk efisiensi, sejumlah kementerian bisa disatukan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi II DPR pernah membahas mengenai reformasi dan perampingan birokrasi, dengan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar, supaya kementerian lebih efisien.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mengaku mengapresiasi gagasan yang disampaikan oleh Menpan dan RB. Karena menurut penilaiannya, banyak kementerian yang memiliki fungsi berdekatan dan bisa disatukan, sehingga mengurangi beban anggaran.
"Beberapa kementrian bisa digabung yang fungsinya berdekatan," ucap Hakam saat dihubungi wartawan, Selasa (23/4/2013).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, beberapa kementerian yang bisa digabung, seperti Kementerian Perindustrian bisa disatukan dengan Kementrian Perdagangan. Kemudian Kementerian Koperasi dan UKM bisa digabung dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.
"Pekerjaannya lebih efisien, sehingga menjadi sinergi, bagaimana fungsi itu menjadi optimal. Tidak terlalu terkotak kecil sehigga kesulitan kordinasi," katanya.
Hakam membandingkan dengan negara lain seperti Jepang, kementeriannya kurang dari 20 kementerian, tapi masih bisa efektif. "Di Jepang, Kementerian Perdagangan dan Industri dijadikan satu," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah segera melakukan audit perampingan birokrasi di 11 kementerian dan dua badan. Audit dimaksudkan untuk mengecek sampai sejauh mana tingkat kesehatan dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L).
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmenpan dan RB) Tasdik Kinanto mengatakan, 11 kementerian itu adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Turut serta diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Arsip Nasional RI.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mengaku mengapresiasi gagasan yang disampaikan oleh Menpan dan RB. Karena menurut penilaiannya, banyak kementerian yang memiliki fungsi berdekatan dan bisa disatukan, sehingga mengurangi beban anggaran.
"Beberapa kementrian bisa digabung yang fungsinya berdekatan," ucap Hakam saat dihubungi wartawan, Selasa (23/4/2013).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, beberapa kementerian yang bisa digabung, seperti Kementerian Perindustrian bisa disatukan dengan Kementrian Perdagangan. Kemudian Kementerian Koperasi dan UKM bisa digabung dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.
"Pekerjaannya lebih efisien, sehingga menjadi sinergi, bagaimana fungsi itu menjadi optimal. Tidak terlalu terkotak kecil sehigga kesulitan kordinasi," katanya.
Hakam membandingkan dengan negara lain seperti Jepang, kementeriannya kurang dari 20 kementerian, tapi masih bisa efektif. "Di Jepang, Kementerian Perdagangan dan Industri dijadikan satu," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah segera melakukan audit perampingan birokrasi di 11 kementerian dan dua badan. Audit dimaksudkan untuk mengecek sampai sejauh mana tingkat kesehatan dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L).
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmenpan dan RB) Tasdik Kinanto mengatakan, 11 kementerian itu adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Turut serta diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Arsip Nasional RI.
(maf)
