SBY tak bisa hindari overlapping job
Jum'at, 19 April 2013 - 10:27 WIB
SBY tak bisa hindari overlapping job
A
A
A
Sindonews.com - Rangkap jabatan diduga telah membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) kurang peka dan tak mampu menempatkan diri kapan bekerja sebagai presiden kapan bekerja sebagai ketua umum partai.
"Inilah yang dikhawatirkan publik mengenai rangkap jabatan. Karena dengan rangkap jabatan tersebut, maka akan sulit untuk menghindari adanya overlapping job, kapan menjadi penyelenggara negara, kapan menjadi pimpinan partai," ujar Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Jumat (19/4/2013).
Sehingga, lanjut Siti Zuhro, munculnya konflik kepentingan dalam kasus SBY sulit dihindari.
Hal itu juga menyebabkan kekaburan dalam menjalan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) jabatan SBY.
"Rangkap jabatan seperti ini dalam perkembangannya akan mendistorsi kualitas kinerja atau performance si perangkap jabatan. Apalagi bila mempertimbangan volume pekerjaan, baik sebagai penyelenggara negara maupun pimpinan partai sangat amat padat," tukas Siti.
Padahal rangkap jabatan SBY itu selalu menjadi sorotan publik. "Hampir tak satu pun isu yang bisa terlewat, apalagi isu-isu politik yang dianggap sangat strategis dan bisa dijadikan komoditi politik," imbuhnya.
Seperti diketahui, Presiden SBY menggelar konferensi pers soal Yenny Wahid batal masuk Partai Demokrat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan.
"Inilah yang dikhawatirkan publik mengenai rangkap jabatan. Karena dengan rangkap jabatan tersebut, maka akan sulit untuk menghindari adanya overlapping job, kapan menjadi penyelenggara negara, kapan menjadi pimpinan partai," ujar Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Jumat (19/4/2013).
Sehingga, lanjut Siti Zuhro, munculnya konflik kepentingan dalam kasus SBY sulit dihindari.
Hal itu juga menyebabkan kekaburan dalam menjalan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) jabatan SBY.
"Rangkap jabatan seperti ini dalam perkembangannya akan mendistorsi kualitas kinerja atau performance si perangkap jabatan. Apalagi bila mempertimbangan volume pekerjaan, baik sebagai penyelenggara negara maupun pimpinan partai sangat amat padat," tukas Siti.
Padahal rangkap jabatan SBY itu selalu menjadi sorotan publik. "Hampir tak satu pun isu yang bisa terlewat, apalagi isu-isu politik yang dianggap sangat strategis dan bisa dijadikan komoditi politik," imbuhnya.
Seperti diketahui, Presiden SBY menggelar konferensi pers soal Yenny Wahid batal masuk Partai Demokrat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan.
(lns)
