Bawaslu didorong awasi penggunaan IT KPU
Kamis, 18 April 2013 - 14:04 WIB
Bawaslu didorong awasi penggunaan IT KPU
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didorong untuk dapat mengawasi penggunaan sistem informasi teknologi (IT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi, lembaga pengawasan itu harus bisa memiliki gambaran bagaimana cara mengawasi penggunaan IT di KPU.
"Penting, peranan Bawaslu dalam mengawasi penggunaan IT tersebut dalam tahapan pemilu, apakah Bawaslu sudah mempunyai desain pengawasan yang efektif. Karena pengunaan IT tersebut baru pertama kali digunakan dalam semua tahapan," kata Yus melalui sambungan telepon kepada wartawan, Kamis (18/4/2013).
Dia mengatakan, pengawasan yang dilakukan Bawaslu harus mendapat dukungan dari KPU terkait cara pengawasan yang dapat dilakukan oleh lembaga pimpinan Muhammad tersebut.
"Pengawasan Bawaslu tidak akan pernah berjalan baik, jika KPU tidak membuka diri secara transparan, Bawaslu akan mampu membuat desain pengawasan, setelah memahami betul sistem-sistem IT yang telah disiapkan oleh KPU," terangnya.
Tak hanya itu, Bawaslu juga diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) mereka yang mampu untuk melakukan pengawasan terkait sistem IT yang digunakan oleh KPU.
"Permasalahan yang juga akan muncul adalah, sudah siapkah SDM IT Bawaslu yang akan mendesain pengawasan tersebut, kalau belum ini merupakan presedent bahwa pengawasan tidak akan berjalan efektif," tuntasnya.
Menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi, lembaga pengawasan itu harus bisa memiliki gambaran bagaimana cara mengawasi penggunaan IT di KPU.
"Penting, peranan Bawaslu dalam mengawasi penggunaan IT tersebut dalam tahapan pemilu, apakah Bawaslu sudah mempunyai desain pengawasan yang efektif. Karena pengunaan IT tersebut baru pertama kali digunakan dalam semua tahapan," kata Yus melalui sambungan telepon kepada wartawan, Kamis (18/4/2013).
Dia mengatakan, pengawasan yang dilakukan Bawaslu harus mendapat dukungan dari KPU terkait cara pengawasan yang dapat dilakukan oleh lembaga pimpinan Muhammad tersebut.
"Pengawasan Bawaslu tidak akan pernah berjalan baik, jika KPU tidak membuka diri secara transparan, Bawaslu akan mampu membuat desain pengawasan, setelah memahami betul sistem-sistem IT yang telah disiapkan oleh KPU," terangnya.
Tak hanya itu, Bawaslu juga diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) mereka yang mampu untuk melakukan pengawasan terkait sistem IT yang digunakan oleh KPU.
"Permasalahan yang juga akan muncul adalah, sudah siapkah SDM IT Bawaslu yang akan mendesain pengawasan tersebut, kalau belum ini merupakan presedent bahwa pengawasan tidak akan berjalan efektif," tuntasnya.
(maf)
