KPU jangan seperti Kemendikbud

Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memetik pelajaran dari masalah yang dialami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang terpaksa memundurkan jadwal Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi karena distribusi lembar soal terlambat.

Sebab, kejadian seperti itu bukan tidak mungkin juga bisa menimpa KPU dalam pendistribusian logistik untuk keperluan Pemilu 2014 nanti.

"Saya mendapat pesan yang masuk ke twitter saya agar belajar pengalaman Kemendikbud saat ini," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik usai kegiatan penandatanganan MoU mengenai pengadaan barang dan jasa dengan LKPP di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2013).

Kata Husni bisa saja KPU mengalami hal serupa lantaran prosesnya hampir sama dengan yang dilakukan Kemendikbud.

Proses tersebut seperti mengenai pencetakan kertas suara, instalasi peralatan teknologi informasi yang belum maksimal, maupun dalam hal proses distribusi kertas suara yang mengalami kendala.

"Atau belum datang (kertas suara). Ini merupakan pembelajaran yang baik yang (ada) saat ini terjadi," terangnya.

Mencegah hal itu, lembaganya pun akhirnya mencari solusi, salah satunya ialah dengan LKPP untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Pemilu 2014 nanti.

"Kita mau standarisasi barang jasa seluruh KPU tata cara dan proses pelayananannya sama," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemendikbud terpaksa merubah jadwal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 untuk tingkat SMA/se-derajat di 11 Provinsi.

Provinsi yang dimaksud antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Mendikbud, M Nuh beralasan penundaan ini lantaran satu dari enam percetakan yang telah ditunjuk belum siap untuk menyelenggarakan UN.