SBY tak perlu malu-malu praktikkan politik dinasti
Rabu, 10 April 2013 - 05:29 WIB
SBY tak perlu malu-malu praktikkan politik dinasti
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, harusnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak usah malu-malu mempraktikkan politik dinasti dengan mendorong lingkaran keluarganya menjadi pengganti dirinya.
Sehingga, SBY tidak perlu repot-repot mendorong wacana sistem konvensi pemilihan calon presiden (Capres) Partai Demokrat.
"Bisa iparnya, isterinya atau juga besannya. Dengan begitu publik tidak perlu lagi menduga-duga arah politik SBY di tahun 2014," ujarnya kepada Sindonews, Rabu (10/4/2013).
Menurut Muradi, mencuatnya wacana konvensi menunjukkan Partai Demokrat tidak memiliki figur yang kuat selain SBY yang akan berakhir masa jabatannya sebagai Presiden. "Hal tersebut juga menjawab ketidakpercayaan dirinya (SBY) atas elit politik di internal Partai Demokrat," ucapnya.
Terkait dengan citra Partai Demokrat, lanjutnya, memiliki korelasi antara perbaikan kinerja pemerintahan SBY dengan mesin parpol yang harus bekerja optimal.
"Jadi pencitraan yang dilakukan oleh SBY harusnya memperbaiki kinerja pemerintahannya dan mesin Partai Demokrat bekerja. Bukan membangun inovasi dan strategi politik yang justru akan jadi bumerang bagi Partai Demokrat sendiri," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewacanakan akan melakukan pemilihan calon presiden (Capres) lewat sistem konvensi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menyambut baik usulan konvensi tersebut, dalam menjaring capres dan calon wakil presiden (Cawapres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2014 mendatang.
Menurutnya, ketika partai lain keukeuh mencalonkan orang yang sebenarnya belum mempunyai prestasi jelas, Demokrat membuka jalan bagi tokoh potensial supaya muncul dalam Pilres 2014.
"Justru Demokrat mencoba melakukan pencerahan melalui konvensi," ujar Didi melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa 9 April 2013.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) ini menambahkan, konvensi memiliki keunggulan, yakni memberikan kesempatan bagi tokoh lainnya yang tak memiliki kendaraan politik.
"Demokrat akan menawarkan dengan cara terbuka. Terbuka bukan saja dalam proses penjaringan dan pemilihan, tetapi juga terbuka dalam arti kandidat presiden dan cawapres bisa juga dari luar partai," pungkasnya.
Sehingga, SBY tidak perlu repot-repot mendorong wacana sistem konvensi pemilihan calon presiden (Capres) Partai Demokrat.
"Bisa iparnya, isterinya atau juga besannya. Dengan begitu publik tidak perlu lagi menduga-duga arah politik SBY di tahun 2014," ujarnya kepada Sindonews, Rabu (10/4/2013).
Menurut Muradi, mencuatnya wacana konvensi menunjukkan Partai Demokrat tidak memiliki figur yang kuat selain SBY yang akan berakhir masa jabatannya sebagai Presiden. "Hal tersebut juga menjawab ketidakpercayaan dirinya (SBY) atas elit politik di internal Partai Demokrat," ucapnya.
Terkait dengan citra Partai Demokrat, lanjutnya, memiliki korelasi antara perbaikan kinerja pemerintahan SBY dengan mesin parpol yang harus bekerja optimal.
"Jadi pencitraan yang dilakukan oleh SBY harusnya memperbaiki kinerja pemerintahannya dan mesin Partai Demokrat bekerja. Bukan membangun inovasi dan strategi politik yang justru akan jadi bumerang bagi Partai Demokrat sendiri," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewacanakan akan melakukan pemilihan calon presiden (Capres) lewat sistem konvensi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menyambut baik usulan konvensi tersebut, dalam menjaring capres dan calon wakil presiden (Cawapres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2014 mendatang.
Menurutnya, ketika partai lain keukeuh mencalonkan orang yang sebenarnya belum mempunyai prestasi jelas, Demokrat membuka jalan bagi tokoh potensial supaya muncul dalam Pilres 2014.
"Justru Demokrat mencoba melakukan pencerahan melalui konvensi," ujar Didi melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa 9 April 2013.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) ini menambahkan, konvensi memiliki keunggulan, yakni memberikan kesempatan bagi tokoh lainnya yang tak memiliki kendaraan politik.
"Demokrat akan menawarkan dengan cara terbuka. Terbuka bukan saja dalam proses penjaringan dan pemilihan, tetapi juga terbuka dalam arti kandidat presiden dan cawapres bisa juga dari luar partai," pungkasnya.
(kri)
