Apindo tantang Presiden
Selasa, 09 April 2013 - 04:52 WIB
Apindo tantang Presiden
A
A
A
Pengusaha yang terhimpun dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan cara ekstrem yakni menaikkan harga tahun ini juga.
Apindo menilai impor minyak yang terus membengkak dan menggeret angka subsidi telah menebar virus negatif terhadap neraca perdagangan yang mencatat defisit tahun lalu. Defisit neraca perdagangan 2012 senilai USD1,63 miliar, padahal 2011 masih terjadi surplus sebesar USD26,32 miliar. Bilapemerintahtidakmelakukan langkah konkret dalam menekan konsumsi BBM bersubsidi, defisit neraca perdagangan berpeluang terulang kembali pada tahun ini.
Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu pemicu utama defisit neraca perdagangan tahun lalu disebabkan angka impor minyak yang sangat tinggi, selain sebagian besar daya beli negara tujuan ekspor loyo akibat krisis global. Untuk periode Januari– Februari 2013, neraca perdagangan mencatat defisit sebesar USD4,88 miliar dengan impor minyak sebagai penyumbang utama.
Melihat tren impor minyak yang semakin sulit dikendalikan menyusul kebutuhan minyak dalam negeri yang terus bertumbuh itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memprediksi defisit neraca perdagangan tahun ini bakal semakin besar yang berkisar pada USD2 miliar hingga USD3 miliar. Ironisnya, saat defisit makin bertambah tidak diimbangi pemasukan dari pajak bahkan tahun lalu tidak mencapai target yang dipatok pemerintah.
Peningkatan defisit tersebut merupakan peringatan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan segera guna mengatasi konsumsi BBM bersubsidi. “Saya dukung Presiden menaikkan harga BBM bersubsidi. Saya harus terima kenyataan bila harga BBM bersubsidi ternyata dinaikkan,” ujar Ketua Apindo Sofjan Wanandi saat memberi sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) Apindo kemarin di Jakarta.
Sikap Apindo yang menendang “bola api” kepada orang nomor satu di negeri ini sebuah keberanian. Kita tahu setiap kali terjadi penyesuaian alias kenaikan harga BBM, biasanya yang paling kencang berteriak adalah kalangan pengusaha. Namun, atmosfernya kali ini rupanya sudah berbalik, para pengusaha yang menantang pemerintah menaikkan harga BBM.
Menyambut tawaran Apindo tersebut, Presiden SBY balik menantang apakah pihak yang mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan berubah sikap bila kebijakan itu diberlakukan dan menuai gelombang penolakan dari rakyat. Yang pasti, pemerintah masih terus membahas berbagai opsi sebelum memilih menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu dilontarkan Presiden di depan peserta Munas Apindo.
Masalahnya, pemerintah terus berputar pada pembahasan berbagai opsi yang tak berujung, sementara laju konsumsi BBM bersubsidi semakin tidak bisa dikendalikan. Tengok saja, sepanjang kuartal pertama 2013, kuota BBM bersubsidi telah terlampaui sebanyak 6%. Kini berkembang opsi yang lebih pragmatis untuk menahan laju konsumsi BBM bersubsidi yakni semua kendaraan pribadi haram memakai BBM bersubsidi. Bila pemerintah berani menerapkan kebijakan tersebut, angka subsidi diperkirakan bisa ditekan atau hemat anggaran sekitar Rp80 triliun per tahun.
Kabarnya, di antara harga BBM bersubsidi di dunia, harga BBM di Indonesia sebesar Rp4.500 per liter adalah termurah ketiga setelah Venezuela sekitar Rp154 per liter dan Arab Saudi senilai Rp1.155 per liter. Dua negara tersebut wajar saja memberi harga paling rendah karena memiliki produksi minyak yang melimpah.
Produksi minyak Venezuela sebesar 2,453 juta barel per hari dan Arab Saudi sebanyak 9,57 juta barel per hari. Sedangkan produksi minyak Indonesia tidak sampai 900 barel per hari, jauh dari kebutuhan masyarakat. Cara instan mengatasinya lewat impor yang memicu tumbuh defisit neraca perdagangan.
Apindo menilai impor minyak yang terus membengkak dan menggeret angka subsidi telah menebar virus negatif terhadap neraca perdagangan yang mencatat defisit tahun lalu. Defisit neraca perdagangan 2012 senilai USD1,63 miliar, padahal 2011 masih terjadi surplus sebesar USD26,32 miliar. Bilapemerintahtidakmelakukan langkah konkret dalam menekan konsumsi BBM bersubsidi, defisit neraca perdagangan berpeluang terulang kembali pada tahun ini.
Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu pemicu utama defisit neraca perdagangan tahun lalu disebabkan angka impor minyak yang sangat tinggi, selain sebagian besar daya beli negara tujuan ekspor loyo akibat krisis global. Untuk periode Januari– Februari 2013, neraca perdagangan mencatat defisit sebesar USD4,88 miliar dengan impor minyak sebagai penyumbang utama.
Melihat tren impor minyak yang semakin sulit dikendalikan menyusul kebutuhan minyak dalam negeri yang terus bertumbuh itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memprediksi defisit neraca perdagangan tahun ini bakal semakin besar yang berkisar pada USD2 miliar hingga USD3 miliar. Ironisnya, saat defisit makin bertambah tidak diimbangi pemasukan dari pajak bahkan tahun lalu tidak mencapai target yang dipatok pemerintah.
Peningkatan defisit tersebut merupakan peringatan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan segera guna mengatasi konsumsi BBM bersubsidi. “Saya dukung Presiden menaikkan harga BBM bersubsidi. Saya harus terima kenyataan bila harga BBM bersubsidi ternyata dinaikkan,” ujar Ketua Apindo Sofjan Wanandi saat memberi sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) Apindo kemarin di Jakarta.
Sikap Apindo yang menendang “bola api” kepada orang nomor satu di negeri ini sebuah keberanian. Kita tahu setiap kali terjadi penyesuaian alias kenaikan harga BBM, biasanya yang paling kencang berteriak adalah kalangan pengusaha. Namun, atmosfernya kali ini rupanya sudah berbalik, para pengusaha yang menantang pemerintah menaikkan harga BBM.
Menyambut tawaran Apindo tersebut, Presiden SBY balik menantang apakah pihak yang mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan berubah sikap bila kebijakan itu diberlakukan dan menuai gelombang penolakan dari rakyat. Yang pasti, pemerintah masih terus membahas berbagai opsi sebelum memilih menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu dilontarkan Presiden di depan peserta Munas Apindo.
Masalahnya, pemerintah terus berputar pada pembahasan berbagai opsi yang tak berujung, sementara laju konsumsi BBM bersubsidi semakin tidak bisa dikendalikan. Tengok saja, sepanjang kuartal pertama 2013, kuota BBM bersubsidi telah terlampaui sebanyak 6%. Kini berkembang opsi yang lebih pragmatis untuk menahan laju konsumsi BBM bersubsidi yakni semua kendaraan pribadi haram memakai BBM bersubsidi. Bila pemerintah berani menerapkan kebijakan tersebut, angka subsidi diperkirakan bisa ditekan atau hemat anggaran sekitar Rp80 triliun per tahun.
Kabarnya, di antara harga BBM bersubsidi di dunia, harga BBM di Indonesia sebesar Rp4.500 per liter adalah termurah ketiga setelah Venezuela sekitar Rp154 per liter dan Arab Saudi senilai Rp1.155 per liter. Dua negara tersebut wajar saja memberi harga paling rendah karena memiliki produksi minyak yang melimpah.
Produksi minyak Venezuela sebesar 2,453 juta barel per hari dan Arab Saudi sebanyak 9,57 juta barel per hari. Sedangkan produksi minyak Indonesia tidak sampai 900 barel per hari, jauh dari kebutuhan masyarakat. Cara instan mengatasinya lewat impor yang memicu tumbuh defisit neraca perdagangan.
(stb)
