TNI diminta benahi kesatuan
Jum'at, 05 April 2013 - 13:17 WIB
TNI diminta benahi kesatuan
A
A
A
Sindonews.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta untuk segera berbenah diri memperbaiki kesatuan masing masing. Permintaan ini menyusul keterlibatan 11 oknum Kopassus dalam insiden penyerang Lapas Cebongan, Yogyakarta.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, tindakan yang telah dilakukan oleh oknum TNI itu adalah sangat tidak dibenarkan dan tidak manusiawi. Dia pun mengaku sangat menyayangkan hingga akhirnya terjadi insiden yang menyebabkan empat nyawa melayang itu.
"Saya kira TNI harus berbenah. Siapa tahu memang ada anggota yang under controlle meskipun atas nama kehormatan korps mereka tetapi itu tidak bisa dibenarkan. Karena bahaya sekali," kata Priyo usai menghadiri acara pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (5/4/2013).
Priyo pun memperingatkan, agar para pimpinan militer bisa segera membenahi keburukan-keburukan yang telah membuat kegaduhan di Indonesia beberapa waktu terakhir. Dia berharap hukum rimba seperti yang terjadi di Lapas Cebongan tidak akan lagi terjadi di daerah lain.
"Atas nama negara demokrasi manapun tidak bisa kita halalkan. Tidak kita perbolehkan. Mudah mudahan ini kejadian terakhir dalam sejarah RI," tegasnya.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, tindakan yang telah dilakukan oleh oknum TNI itu adalah sangat tidak dibenarkan dan tidak manusiawi. Dia pun mengaku sangat menyayangkan hingga akhirnya terjadi insiden yang menyebabkan empat nyawa melayang itu.
"Saya kira TNI harus berbenah. Siapa tahu memang ada anggota yang under controlle meskipun atas nama kehormatan korps mereka tetapi itu tidak bisa dibenarkan. Karena bahaya sekali," kata Priyo usai menghadiri acara pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (5/4/2013).
Priyo pun memperingatkan, agar para pimpinan militer bisa segera membenahi keburukan-keburukan yang telah membuat kegaduhan di Indonesia beberapa waktu terakhir. Dia berharap hukum rimba seperti yang terjadi di Lapas Cebongan tidak akan lagi terjadi di daerah lain.
"Atas nama negara demokrasi manapun tidak bisa kita halalkan. Tidak kita perbolehkan. Mudah mudahan ini kejadian terakhir dalam sejarah RI," tegasnya.
(hyk)
