Penegak hukum diminta tegas soal pelanggaran HAM
Jum'at, 05 April 2013 - 10:04 WIB
Penegak hukum diminta tegas soal pelanggaran HAM
A
A
A
Sindonews.com - Aparat keamanan diharapkan dapat bertindak tegas dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Hal itu menyusul hasil temuan Tim Investigasi TNI yang menyatakan, adanya keterlibatan 11 anggota TNI dalam tragedi penyerangan yang menyebabkan empat nyawa tahanan melayang.
Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menegaskan, tidak ada lagi alasan bagi para penegak hukum untuk tidak memproses kasus itu secara tuntas. Pasalnya, aparat hukum justru dianggap malah akan melanggar Undang-undang jika tidak mengusut tuntas kasus tersebut.
“Saya kira seluruh pelanggaran HAM harus ditindak tegas, kita semua sudah menyatakan tekad kita untuk menghormati HAM karena di dalam konstitusi kita banyak betul yang berkaitan dengan penegakan HAM,“ kata Akbar saat ditemui dalam acara pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2013).
Politikus senior Partai Golkar itu menaruh harapan besar dengan adanya temuan tambahan dari Tim Investigasi TNI tersebut. Menurutnya, adanya temuan itu, akan menambah cepat penyelesaian kasus LP Cebongan.
“Jadi karena itu kita harapkan, apabila terjadi pelanggaran HAM maka tidak perlu ada keraguan untuk aparat penegak hukum kita terhadap pelanggar HAM itu,“ tandasnya.
Hal itu menyusul hasil temuan Tim Investigasi TNI yang menyatakan, adanya keterlibatan 11 anggota TNI dalam tragedi penyerangan yang menyebabkan empat nyawa tahanan melayang.
Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menegaskan, tidak ada lagi alasan bagi para penegak hukum untuk tidak memproses kasus itu secara tuntas. Pasalnya, aparat hukum justru dianggap malah akan melanggar Undang-undang jika tidak mengusut tuntas kasus tersebut.
“Saya kira seluruh pelanggaran HAM harus ditindak tegas, kita semua sudah menyatakan tekad kita untuk menghormati HAM karena di dalam konstitusi kita banyak betul yang berkaitan dengan penegakan HAM,“ kata Akbar saat ditemui dalam acara pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2013).
Politikus senior Partai Golkar itu menaruh harapan besar dengan adanya temuan tambahan dari Tim Investigasi TNI tersebut. Menurutnya, adanya temuan itu, akan menambah cepat penyelesaian kasus LP Cebongan.
“Jadi karena itu kita harapkan, apabila terjadi pelanggaran HAM maka tidak perlu ada keraguan untuk aparat penegak hukum kita terhadap pelanggar HAM itu,“ tandasnya.
(maf)
