Pramono: Saya yakin Komite Etik independen
Kamis, 04 April 2013 - 15:37 WIB
Pramono: Saya yakin Komite Etik independen
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menolak, jika kinerja Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu diperpanjang. Pasalnya, dia khawatir, hal itu bisa menggangu integritas Komite Etik KPK itu.
"Ya kalau dilakukan permanen malah tidak efektif. Saya meyakini, Komite Etik independen," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2013).
Dia mengatakan, kenapa Komite Etik KPK tidak perlu dipermanenkan. Karena, jika tidak ada masalah maka Komite Etik KPK tidak akan bertugas.
Walaupun demikian, kata dia, langkah KPK itu patut ditiru lembaga lain. Jika, ada masalah di internal lembaganya maka, harus berani melakukan koreksi diri.
"KPK melakukan koreksi diri sebuah langkah yang dapat ditiru oleh lembaga manapun jika melakukan kesalahan," kata dia.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Komite Etik menetapkan Abraham melanggar kode etik sebagai pimpinan KPK terkait bocornya draf sprindik Anas Urbaningrum, pria berjanggut itu dikenakan pasal 4 ayat (1) huruf b dan d, serta Pasal 6 ayat (1) huruf b, e, r dan v.
Ada beberapa hal yang memberatkan Abraham hingga akhirnya harus menerima sanksi teguran tertulis dari komite yang dipimpin Anies Baswedan tersebut. Pertama, Abraham telah melakukan komunikasi dengan pihak eksternal KPK terkait kasus-kasus di lembaga antikorupsi ini termasuk kasus Anas.
"Telah melakukan komunikasi dengan pihak eksternal KPK terkait kasus-kasus di KPK termasuk kasus Anas," jelas Anggota Komite Etik KPK, Abdullah Hehamahua, di Gedung KPK, Rabu 3 April 2013.
"Ya kalau dilakukan permanen malah tidak efektif. Saya meyakini, Komite Etik independen," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2013).
Dia mengatakan, kenapa Komite Etik KPK tidak perlu dipermanenkan. Karena, jika tidak ada masalah maka Komite Etik KPK tidak akan bertugas.
Walaupun demikian, kata dia, langkah KPK itu patut ditiru lembaga lain. Jika, ada masalah di internal lembaganya maka, harus berani melakukan koreksi diri.
"KPK melakukan koreksi diri sebuah langkah yang dapat ditiru oleh lembaga manapun jika melakukan kesalahan," kata dia.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Komite Etik menetapkan Abraham melanggar kode etik sebagai pimpinan KPK terkait bocornya draf sprindik Anas Urbaningrum, pria berjanggut itu dikenakan pasal 4 ayat (1) huruf b dan d, serta Pasal 6 ayat (1) huruf b, e, r dan v.
Ada beberapa hal yang memberatkan Abraham hingga akhirnya harus menerima sanksi teguran tertulis dari komite yang dipimpin Anies Baswedan tersebut. Pertama, Abraham telah melakukan komunikasi dengan pihak eksternal KPK terkait kasus-kasus di lembaga antikorupsi ini termasuk kasus Anas.
"Telah melakukan komunikasi dengan pihak eksternal KPK terkait kasus-kasus di KPK termasuk kasus Anas," jelas Anggota Komite Etik KPK, Abdullah Hehamahua, di Gedung KPK, Rabu 3 April 2013.
(mhd)
