Kebijakan uang kuliah tunggal dipertanyakan
Jum'at, 29 Maret 2013 - 16:29 WIB
Kebijakan uang kuliah tunggal dipertanyakan
A
A
A
Sindonews.com - Patokan pembiayaan pendidikan tinggi untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) belum kunjung dirilis, tetapi protes dan pertanyaan soal kebijakan tersebut terus dipertanyakan.
Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), perwakilan dari mahasiswa UNY ini melakukan aksi di rektorat untuk mempertanyakan kejelasan UKT.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) UNY, Wahyudi Iman Satria menyampaikan, aliansi tersebut memang bagian dari UNY, tetapi bukan perwakilan dari BEM KM.
"Kami beberapa hari lalu memang rapat bersama, dari diskusi tersebut, teman-teman aliansi sepakat melakukan aksi. Sedang kami (BEM KM UNY) memilih untuk melakukan audiensi dulu. Tetapi tujuan kami sama, mempertanyakan masalah di UNY. Termasuk masalah UKT," jelasnya saat dihubungi wartawan, Jumat (29/3/2013).
Sebelumnya, BEM KM UGM dan organisasi fakultas UGM menyatakan sikap menolak kebijakan UKT. Kementerian Kajian Strategis BEM KM UGM Faisal Arief Kamil mengungkapkan, setelah melalui kajian yang dilakukan BEM KM UGM, ternyata disparitas nominal UKT dengan sebelum diterapkannya UKT tetap lebih mahal.
Faisal mempertanyakan sisi keadilan dengan diterapkannya kebijakan UKT. ”Dengan mengacu pada biaya kuliah total hingga lulus, maka tetap saja nominal UKT akan lebih mahal dari biaya kuliah sebelumnya. Disparitas biaya UKT dan biaya saat in tetap menjadi acuan kami dalam menolak keberadaan UKT,” kata Faisal di Yogyakarta, Minggu 17 Maret 2013.
Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), perwakilan dari mahasiswa UNY ini melakukan aksi di rektorat untuk mempertanyakan kejelasan UKT.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) UNY, Wahyudi Iman Satria menyampaikan, aliansi tersebut memang bagian dari UNY, tetapi bukan perwakilan dari BEM KM.
"Kami beberapa hari lalu memang rapat bersama, dari diskusi tersebut, teman-teman aliansi sepakat melakukan aksi. Sedang kami (BEM KM UNY) memilih untuk melakukan audiensi dulu. Tetapi tujuan kami sama, mempertanyakan masalah di UNY. Termasuk masalah UKT," jelasnya saat dihubungi wartawan, Jumat (29/3/2013).
Sebelumnya, BEM KM UGM dan organisasi fakultas UGM menyatakan sikap menolak kebijakan UKT. Kementerian Kajian Strategis BEM KM UGM Faisal Arief Kamil mengungkapkan, setelah melalui kajian yang dilakukan BEM KM UGM, ternyata disparitas nominal UKT dengan sebelum diterapkannya UKT tetap lebih mahal.
Faisal mempertanyakan sisi keadilan dengan diterapkannya kebijakan UKT. ”Dengan mengacu pada biaya kuliah total hingga lulus, maka tetap saja nominal UKT akan lebih mahal dari biaya kuliah sebelumnya. Disparitas biaya UKT dan biaya saat in tetap menjadi acuan kami dalam menolak keberadaan UKT,” kata Faisal di Yogyakarta, Minggu 17 Maret 2013.
(maf)
