Jelang pemilu, izin eksploitasi alam melonjak
Senin, 29 April 2013 - 13:58 WIB
Jelang pemilu, izin eksploitasi alam melonjak
A
A
A
Sindonews.com - Institut Hijau Indonesia mensinyalir dana kampanye politik pemilihan umum (Pemilu) mengandalkan uang lewat eksploitasi sumber daya alam (SDA). Bahkan, mereka menemukan ada empat puluh orang kaya di Indonesia menyumbang ke fungsionaris parpol.
"40 orang terkaya diuntungkan sistem politik yang berlangsung. Tentu mereka mau melanggengkan sistem politik lewat pembiayaan politik," ujar Direktur Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013).
Lebih jauh, Chalid menjelaskan, simpatisan dan petinggi parpol terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan dan kelautan.
Menjelang pemilihan kepala daerah, kata Chalid, jumlah perizinan ekploitasi sumber daya alam khususnya tambang semakin naik. Ia lantas menaruh curiga itu dilakukan hanya untuk kepentingan politik.
"Menjelang Pilkada selalu diikuti naiknya perizinan," kata Chalid.
Mantan Direktur Eksekutif Walhi ini menuturkan, ada beberapa fungsionaris atau pengurus partai politik yang terlibat dalam usaha pertambangan yakni berasal dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai NasDem.
Menurutnya, patut diduga terlibat sejumlah politikus dalam ekploitasi sumber daya alam hanya untuk menyokong pendanaan partai politik.
"Yang mau saya katakan hampir rata-rata partai politik bekerja mengeksploitasi sumber daya alam dan diduga ini penyumbang dana politik parpol," tukasnya.
"40 orang terkaya diuntungkan sistem politik yang berlangsung. Tentu mereka mau melanggengkan sistem politik lewat pembiayaan politik," ujar Direktur Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013).
Lebih jauh, Chalid menjelaskan, simpatisan dan petinggi parpol terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan dan kelautan.
Menjelang pemilihan kepala daerah, kata Chalid, jumlah perizinan ekploitasi sumber daya alam khususnya tambang semakin naik. Ia lantas menaruh curiga itu dilakukan hanya untuk kepentingan politik.
"Menjelang Pilkada selalu diikuti naiknya perizinan," kata Chalid.
Mantan Direktur Eksekutif Walhi ini menuturkan, ada beberapa fungsionaris atau pengurus partai politik yang terlibat dalam usaha pertambangan yakni berasal dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai NasDem.
Menurutnya, patut diduga terlibat sejumlah politikus dalam ekploitasi sumber daya alam hanya untuk menyokong pendanaan partai politik.
"Yang mau saya katakan hampir rata-rata partai politik bekerja mengeksploitasi sumber daya alam dan diduga ini penyumbang dana politik parpol," tukasnya.
(kri)
