Panggilan paksa Dahlan diduga karena tekanan politik
Kamis, 21 Maret 2013 - 06:32 WIB
Panggilan paksa Dahlan diduga karena tekanan politik
A
A
A
Sindonews.com - Adanya wacana untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, karena kembali tidak menghadiri undangan Komisi IX DPR dalam rapat membahas sistem outsourcing, terus mengundang reaksi.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, diduga adanya tekanan-tekanan seperti panggilan paksa tersebut, merupakan bagian dari manuver di tahun politik saat ini.
"Proses tahun politik ini menyita banyak waktu, kemudian skala prioritas terbebani oleh adanya agenda politik," kata Gun Gun saat dihubungi Sindonews, Kamis (21/3/ 2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, terutama adanya beberapa menteri yang diduga akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, termasuk Dahlan Iskan, menjadi salah satu faktor pihak DPR memberikan tekanan kepada Dahlan.
"Bisa jadi karena terkait dengan adanya hasrat untuk maju di Pemilu 2014," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, kesal dengan sikap Dahlan Iskan yang tidak menghadiri undangan Komisi IX DPR, Serikat Pekerja BUMN menghadap Ketua DPR Marzuki Alie.
Sekjen Asosiasi Pekerja Indonesia Sabda Pranawijati mengatakan, pihaknya mengadu ke Pimpinan DPR lantaran Dahlan Iskan tidak kunjung hadir memenuhi undangan DPR. Dia menuding, banyak perusahaan BUMN yang melakukan pelanggaran dengan memotong gaji karyawan.
"Ada pemangkasan pendapatan dan menjadi hal serius untuk nasib karyawan di BUMN," kata Sabda saat menemui ketua DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2013.
Menurutnya, DPR harus memaksa Dahlan hadir ke DPR untuk berdiskusi mengenai persoalan buruh BUMN. Bahkan, dia menilai sudah saatnya DPR memanggil paksa karena sudah beberapa kali tidak menghadiri undangan DPR.
"Kita mendesak agar Pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa Menteri BUMN (Dahlan Iskan) sesuai keinginan Komisi IX DPR juga," urainya.
Pada pertemuan tersebut, buruh BUMN didampingi langsung oleh Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjibtaning dan Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh. Dalam pertemuan tersebut perwakilan buruh berdialog dengan Ketua DPR Marzuki Alie.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, diduga adanya tekanan-tekanan seperti panggilan paksa tersebut, merupakan bagian dari manuver di tahun politik saat ini.
"Proses tahun politik ini menyita banyak waktu, kemudian skala prioritas terbebani oleh adanya agenda politik," kata Gun Gun saat dihubungi Sindonews, Kamis (21/3/ 2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, terutama adanya beberapa menteri yang diduga akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, termasuk Dahlan Iskan, menjadi salah satu faktor pihak DPR memberikan tekanan kepada Dahlan.
"Bisa jadi karena terkait dengan adanya hasrat untuk maju di Pemilu 2014," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, kesal dengan sikap Dahlan Iskan yang tidak menghadiri undangan Komisi IX DPR, Serikat Pekerja BUMN menghadap Ketua DPR Marzuki Alie.
Sekjen Asosiasi Pekerja Indonesia Sabda Pranawijati mengatakan, pihaknya mengadu ke Pimpinan DPR lantaran Dahlan Iskan tidak kunjung hadir memenuhi undangan DPR. Dia menuding, banyak perusahaan BUMN yang melakukan pelanggaran dengan memotong gaji karyawan.
"Ada pemangkasan pendapatan dan menjadi hal serius untuk nasib karyawan di BUMN," kata Sabda saat menemui ketua DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2013.
Menurutnya, DPR harus memaksa Dahlan hadir ke DPR untuk berdiskusi mengenai persoalan buruh BUMN. Bahkan, dia menilai sudah saatnya DPR memanggil paksa karena sudah beberapa kali tidak menghadiri undangan DPR.
"Kita mendesak agar Pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa Menteri BUMN (Dahlan Iskan) sesuai keinginan Komisi IX DPR juga," urainya.
Pada pertemuan tersebut, buruh BUMN didampingi langsung oleh Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjibtaning dan Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh. Dalam pertemuan tersebut perwakilan buruh berdialog dengan Ketua DPR Marzuki Alie.
(maf)
