Dominasi budaya patriarki ciptakan kesenjangan politik perempuan
Sabtu, 16 Maret 2013 - 14:02 WIB
Dominasi budaya patriarki ciptakan kesenjangan politik perempuan
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengakui, saat ini masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang, seperti pendidikan kesehatan dan politik.
"Ketimpangannya masih sangat tinggi," jelas pelaksana harian (plh) Sekretaris Menteri PPPA saat membuka musyawarah nasional (Munas) Korps HMI Wati (Kohati), Mudjiati di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (16/3/2013).
Dia mengatakan berdasarkan laporan pembangunan manusia berbasis gender yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA dengan Badan Pusat Statistik (BPS), rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik, tidak sebabkan faktor pendidikan saja.
Adanya budaya patriarki yang masih sangat dominan juga turut andil terjadinya kesenjangan tersebut. "Bahkan banyak para pembuat kebijakan yang kurang mengerti esensi kesetaraan gender itu apa. Jika dasarnya saja tidak tahu, bagaimana akan membuat rencana dan kebijakan," terangnya.
Dia menyebutkan , tingginya angka buta huruf perempuan usia 15 tahun ke atas yang lebih besar yakni 9,48 persen dibandingkan laki-laki hanya 4,3 persen, menunjukan bukti rendahnya pendidikan kaum perempuan di negeri ini.
"Dengan angka tersebut, tidak mengherankan apabila sebagian besar tenaga kerja kita adalah tenaga kerja informal yang rawan kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk trafficking," tukasnya.
Maka itu, pihaknya di Kementerian PPPA menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.
"Langkah-langkah percepatan ini penting dirumuskan agar bisa menjawab tantangan pembangunan milenium 2015," tandasnya.
"Ketimpangannya masih sangat tinggi," jelas pelaksana harian (plh) Sekretaris Menteri PPPA saat membuka musyawarah nasional (Munas) Korps HMI Wati (Kohati), Mudjiati di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (16/3/2013).
Dia mengatakan berdasarkan laporan pembangunan manusia berbasis gender yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA dengan Badan Pusat Statistik (BPS), rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik, tidak sebabkan faktor pendidikan saja.
Adanya budaya patriarki yang masih sangat dominan juga turut andil terjadinya kesenjangan tersebut. "Bahkan banyak para pembuat kebijakan yang kurang mengerti esensi kesetaraan gender itu apa. Jika dasarnya saja tidak tahu, bagaimana akan membuat rencana dan kebijakan," terangnya.
Dia menyebutkan , tingginya angka buta huruf perempuan usia 15 tahun ke atas yang lebih besar yakni 9,48 persen dibandingkan laki-laki hanya 4,3 persen, menunjukan bukti rendahnya pendidikan kaum perempuan di negeri ini.
"Dengan angka tersebut, tidak mengherankan apabila sebagian besar tenaga kerja kita adalah tenaga kerja informal yang rawan kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk trafficking," tukasnya.
Maka itu, pihaknya di Kementerian PPPA menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.
"Langkah-langkah percepatan ini penting dirumuskan agar bisa menjawab tantangan pembangunan milenium 2015," tandasnya.
(kur)
