Sigma: Wajar Anas merasa dipolitisasi
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai wajar jika Anas Urbaningrum merasa ada unsur politik di balik status tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menilai, komentar Anas terkait "bayi yang tidak diharapkan" merupakan curahan hatinya selama menjabat sebagai ketua umum partai berlambang bintang mercy itu.
"Rangkaian yang disebut Anas itu memang tidak berlebihan. Kalimat 'bayi yang tidak diharapkan' menunjukkan Anas tidak dikehendaki saat terpilih sebagai ketum di kongres Bandung," jelas Said saat dihubungi Sindonews, Minggu (24/2/2013).
Dia juga sependapat, jika Anas merasa menjadi korban politisasi setelah dirinya berkomentar terkait keyakinan akan menjadi tersangka setelah adanya desakan mundur dari pengurus dan pidato SBY agar berkonsentrasi dengan kasus hukumnya.
"Lalu desakan mundur dari pengurus, pidato SBY agar Anas konsentrasi menghadapi proses hukum, sampai bocornya sprÃndik KPK itulah rangkaiannya," katanya.
Menurut dia, karena menjabat sebagai ketua umum maka Anas tidak dapat menceritakan apa yang dialaminya dan baru bisa berbagi ketika dirinya melepas jabatan di Partai Demokrat.
"Hanya saja, saat kemarin dia masih menjabat ketum, tentu ada kendala baginya mengungkap hal itu. Tapi sekarang dia adalah 'orang merdeka' yang bisa seperti Nazarudin, bebas bicara apa saja," tandasnya.
Dia menilai, komentar Anas terkait "bayi yang tidak diharapkan" merupakan curahan hatinya selama menjabat sebagai ketua umum partai berlambang bintang mercy itu.
"Rangkaian yang disebut Anas itu memang tidak berlebihan. Kalimat 'bayi yang tidak diharapkan' menunjukkan Anas tidak dikehendaki saat terpilih sebagai ketum di kongres Bandung," jelas Said saat dihubungi Sindonews, Minggu (24/2/2013).
Dia juga sependapat, jika Anas merasa menjadi korban politisasi setelah dirinya berkomentar terkait keyakinan akan menjadi tersangka setelah adanya desakan mundur dari pengurus dan pidato SBY agar berkonsentrasi dengan kasus hukumnya.
"Lalu desakan mundur dari pengurus, pidato SBY agar Anas konsentrasi menghadapi proses hukum, sampai bocornya sprÃndik KPK itulah rangkaiannya," katanya.
Menurut dia, karena menjabat sebagai ketua umum maka Anas tidak dapat menceritakan apa yang dialaminya dan baru bisa berbagi ketika dirinya melepas jabatan di Partai Demokrat.
"Hanya saja, saat kemarin dia masih menjabat ketum, tentu ada kendala baginya mengungkap hal itu. Tapi sekarang dia adalah 'orang merdeka' yang bisa seperti Nazarudin, bebas bicara apa saja," tandasnya.
(kri)