Rieke: KPK harus usut dugaan korupsi dana bencana
Kamis, 21 Februari 2013 - 13:32 WIB
Rieke: KPK harus usut dugaan korupsi dana bencana
A
A
A
Sindonews.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka meminta, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut dugaan kasus korupsi dana bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
"Saya meminta kepada KPK dan instansi terkait, untuk menelusuri dan tidak berhenti pada staf ahli saja," ucap Rieke kepada wartawan, di Jalan Brawijaya No 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Menurutnya, dari dugaan kasus korupsi tersebut, harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada oknum yang terlibat dalam kasus itu, sekalipun jika dia anggota DPR.
"Kalau ada anggota DPR atau oknum pemerintahan dan apapun jabatannya, diberi sanksi seberat-beratnya. Masalahnya itu uang rakyat, ketika menghadapi bencana kok dikorupsi. Saya enggak habis pikir. Perlu ada sanksi tegas," cetusnya.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP ini menegaskan, sebagai anggota dewan, dirinya tidak akan tinggal diam untuk melakukan tindakan terkait dugaan kasus korupsi, termasuk masalah dana bencana.
"Saya akan terus teriakkan siapapun yang terlibat. Sangat tidak manusiawi, ini harus berat hukumannya. Jangan dilokalisir tenaga ahli saja, pasti ada atasannya yang suruh," tegasnya.
Karena itu, dia meminta agar KPK segera mengusut kasus dugaan korupsi dana bencana tersebut secepatnya. "Cepat KPK telusuri, saya sebagai Sekretaris Bencana Jawa Barat. Saya ingin mempertanyakan, dana bencana saja luar biasa dikorupsi," pungkasnya.
"Saya meminta kepada KPK dan instansi terkait, untuk menelusuri dan tidak berhenti pada staf ahli saja," ucap Rieke kepada wartawan, di Jalan Brawijaya No 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Menurutnya, dari dugaan kasus korupsi tersebut, harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada oknum yang terlibat dalam kasus itu, sekalipun jika dia anggota DPR.
"Kalau ada anggota DPR atau oknum pemerintahan dan apapun jabatannya, diberi sanksi seberat-beratnya. Masalahnya itu uang rakyat, ketika menghadapi bencana kok dikorupsi. Saya enggak habis pikir. Perlu ada sanksi tegas," cetusnya.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP ini menegaskan, sebagai anggota dewan, dirinya tidak akan tinggal diam untuk melakukan tindakan terkait dugaan kasus korupsi, termasuk masalah dana bencana.
"Saya akan terus teriakkan siapapun yang terlibat. Sangat tidak manusiawi, ini harus berat hukumannya. Jangan dilokalisir tenaga ahli saja, pasti ada atasannya yang suruh," tegasnya.
Karena itu, dia meminta agar KPK segera mengusut kasus dugaan korupsi dana bencana tersebut secepatnya. "Cepat KPK telusuri, saya sebagai Sekretaris Bencana Jawa Barat. Saya ingin mempertanyakan, dana bencana saja luar biasa dikorupsi," pungkasnya.
(maf)
