Sutan: Presiden idealnya tak rangkap jabatan di partai

Kamis, 21 Februari 2013 - 08:29 WIB
Sutan: Presiden idealnya...
Sutan: Presiden idealnya tak rangkap jabatan di partai
A A A
Sindonews - Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana sepakat jika seorang yang terpilih menjadi Presiden harus melepas jabatannya di partai. Menurutnya, aturan itu tak hanya berlaku bagi Presiden tapi juga seluruh pejabat negara.

"Ya untuk idealnya sih begitu. Tapi bukan aja Presiden, tapi juga berlaku untuk semua pejabat negara yang di eksekutif, dari Lurah sampai Presiden. Seperti yang dikatakan, 'My loyality to party ends, when my loyality to country begin'," kepada Sindonews, Kamis (21/2/2013).

Mengapa hal itu dipandang ideal? Karena, kata Sutan, pejabat negara yang sudah terpilih sudah menjadi milik rakyat bukan lagi milik partai. Namun, menurutnya, masih membutuhkan waktu yang panjang mematangkan aturan itu.

"Namun itu berlaku untuk beberapa tahun ke depan lagi. Sampai Demokrasi kita berjalan dan tumbuh berkembang dengan baik seiring dengan telah berubahnya performance parpol-parpol kita secara menjanjikan," ucapnya.

Sementara, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengajak segenap lapisan masyarakat mendorong agar dilakukannya pembatasan terhadap Presiden untuk menduduki posisi strategis di partai. Tujuannya, agar Presiden bisa fokus dalam mengurusi negara dan rakyat yang telah memilihnya.

"Saya kira itu yang harus kita dorong. Presiden 2014 enggak boleh memegang posisi strategis di partai. Enggak boleh menjadi orang kunci di partai. Sehingga ke depan seluruh hal yang terjadi di partai tidak harus yang bersangkutan menyelesaikannya," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar Undang-Undang Pilpres yang sedang digodok Badan Legislasi (Baleg) DPR bisa memasukkan batasan-batasan seorang Presiden wajib melepas jabatan di partai.

"Saya kira kita akan terus dorong seperti itu. Berkaca apa yang terjadi pada SBY dua periode ini. Itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan fasilitas negara. Karena itu penting Undang-Undang Pilpres pembatasan itu," ujarnya.
(kri)
Berita Terkait
KPPU Telusuri Rangkap...
KPPU Telusuri Rangkap Jabatan di BUMN
Keputusan Rektor UI...
Keputusan Rektor UI Mundur dari Komisaris BRI Dinilai Tepat
62 Petinggi BUMN Rangkap...
62 Petinggi BUMN Rangkap Jabatan, KPPU: Ada yang Menjabat di 22 Perusahaan
Enaknya Rangkap Jabatan...
Enaknya Rangkap Jabatan di BUMN dan Swasta: Gajinya Berlipat-lipat
Soal Data Rangkap Jabatan...
Soal Data Rangkap Jabatan Petinggi BUMN, KPPU: Sudah Dikirim!
Soal Larangan Rangkap...
Soal Larangan Rangkap Jabatan, GAMKI Ingatkan Wakil Menteri BUMN
Berita Terkini
Deretan Brevet dan Penghargaan...
Deretan Brevet dan Penghargaan Jenderal Try Sutrisno, dari Komando Kopassus hingga Kualifikasi Taipur
2 jam yang lalu
Wamen Isyana Tekankan...
Wamen Isyana Tekankan Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Pola Asuh Anak
3 jam yang lalu
Menteri PPPA Sebut Womens...
Menteri PPPA Sebut Women's Inspiration Awards 2025 Perayaan atas Kekuatan, Kecerdasan, dan Ketangguhan Perempuan Indonesia
4 jam yang lalu
Momen Kedatangan Jenderal...
Momen Kedatangan Jenderal Ahmad Yani ke Padang yang Bikin PRRI Hengkang
4 jam yang lalu
Polemik Ijazah Jokowi...
Polemik Ijazah Jokowi Berujung Laporan Polisi, Rismon Hasiholan: Kajian Ilmiah Harus Dilawan dengan Kajian Ilmiah
6 jam yang lalu
Daftar Lengkap Penerima...
Daftar Lengkap Penerima Penghargaan Women's Inspiration Awards 2025
6 jam yang lalu
Infografis
Amerika Serikat Unjuk...
Amerika Serikat Unjuk Kekuatan Nuklir di Tengah Ketegangan Dunia
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved