Sulit harapkan komitmen untuk tidak rangkap jabatan

Sindonews.com - Pengambilalihan kendali Partai Demokrat yang dilakukan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berbuntut panjang. Banyak pihak yang tidak setuju dengan tindakan SBY tersebut.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, adanya fenomena tersebut, kembali mengingatkan kembali, harus adanya aturan yang jelas mengenai pejabat rangkap jabatan di partai politik (Parpol).

"Wacana rangkap jabatan sudah pernah saya munculkan setahun lalu, karena ini akan berpengaruh pada jalannya pemerintahan. Selain itu, untuk mengharapkan komitmen dari anggota partai, tidak akan mungkin. Karena mereka akan memanfaatkan posisi rangkap jabatan tersebut," ucapnya saat dihubungi Sindonews, Kamis (21/2/2013).

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laode Ida mengatakan, Cikeas dan Istana dituding sebagai biang kekacauan dari berbagai masalah yang terjadi saat ini.

Pasalnya, dengan masalah internal Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga turun gunung mengurusi partainya itu ketimbang masalah negara.

"Tahun ini adalah tahun kegelisahan Cikeas dan Istana yang bikin negara goncang dan rakyat tidak terlayani dengan baik," ucapnya, dalam diskusi yang bertajuk 'Menakar peran DPD di tahun politik', di DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 20 Februari 2013.

Dia juga mengatakan, langkah Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu sudah tidak sesuai dengan porsinya. "Presiden tidak perlu lagi urus parpol. Saya tidak setuju sama sekali," pungkasnya.