Banyak kepentingan, KPK butuh lembaga pengawas

Rabu, 20 Februari 2013 - 18:02 WIB
Banyak kepentingan,...
Banyak kepentingan, KPK butuh lembaga pengawas
A A A
Sindonews.com - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menilai, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah dijepit oleh berbagai kepentingan. Namun mengetahui hal tersebut, KPK tidak berani mengungkapkannya ke publik.

Menurut Boni, perang kepentingan di KPK, akibat kewenangan KPK yang begitu besar, dan itu sangat berbahaya bagi kelompok tertentu. Karenanya, dibutuhkan lembaga pengawas yang bisa memonitor KPK, supaya tidak mudah diintervensi oleh pihak lain.

"Pastinya (berbahaya), publik pasti melihat, butuh pengawalan, saya setuju dulu ada ide pengawas KPK itu," ujar Boni dalam diskusi menakar peran DPD di tahun politik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (30/2/2013).

Menurutnya, setiap lembaga negara dengan kewenangan lebih, butuh lembaga pengontrol untuk memastikan berjalan sesuai aturan yang telah menjadi pegangan KPK. "Harus saling kontrol, enggak ada lembaga tinggi, kewenangannya tinggi tapi tidak dikontrol," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, idealnya KPK tetap bisa menjaga independensi, supaya marwah KPK tetap terjaga. Ketika berada dalam tekanan, sebenarnya integritas KPK tengah mengalami ujian.

"KPK harus bisa mengembalikan integritasnya, caranya dia harus bisa mempertangungjawabkan kasus-kasus besar bisa dituntaskan," pungkasnya.
(maf)
Berita Terkait
Puji Firli dkk Tangkap...
Puji Firli dkk Tangkap 8 Kepala Daerah Sepanjang 2022, Pengamat: Bakal Lebih Kencang Jelang Pemilu
Soal Integritas KPK
Soal Integritas KPK
Kinerja KPK Mundur?
Kinerja KPK Mundur?
SENGKARUT KASUS BLBI
SENGKARUT KASUS BLBI
Menimbang Remunerasi...
Menimbang Remunerasi dan Kinerja KPK
Menko Luhut Kritik OTT...
Menko Luhut Kritik OTT KPK, Begini Faktanya
Berita Terkini
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Infografis
4 Pemicu PM Inggris...
4 Pemicu PM Inggris Mundur, dari Pemberontakan Internal hingga Terlalu Banyak Janji
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved