Banyak kepentingan, KPK butuh lembaga pengawas

Sindonews.com - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menilai, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah dijepit oleh berbagai kepentingan. Namun mengetahui hal tersebut, KPK tidak berani mengungkapkannya ke publik.

Menurut Boni, perang kepentingan di KPK, akibat kewenangan KPK yang begitu besar, dan itu sangat berbahaya bagi kelompok tertentu. Karenanya, dibutuhkan lembaga pengawas yang bisa memonitor KPK, supaya tidak mudah diintervensi oleh pihak lain.

"Pastinya (berbahaya), publik pasti melihat, butuh pengawalan, saya setuju dulu ada ide pengawas KPK itu," ujar Boni dalam diskusi menakar peran DPD di tahun politik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (30/2/2013).

Menurutnya, setiap lembaga negara dengan kewenangan lebih, butuh lembaga pengontrol untuk memastikan berjalan sesuai aturan yang telah menjadi pegangan KPK. "Harus saling kontrol, enggak ada lembaga tinggi, kewenangannya tinggi tapi tidak dikontrol," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, idealnya KPK tetap bisa menjaga independensi, supaya marwah KPK tetap terjaga. Ketika berada dalam tekanan, sebenarnya integritas KPK tengah mengalami ujian.

"KPK harus bisa mengembalikan integritasnya, caranya dia harus bisa mempertangungjawabkan kasus-kasus besar bisa dituntaskan," pungkasnya.