Pejabat jangan korbankan rakyat

Sindonews.com - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan, memang tidak ada aturan yang berlaku, agar pejabat publik melepaskan atribut partainya ketika menjabat, ataupun sebaliknya.

Menurutnya, mengundurkan diri atau tidak dari jabatan di parptai, adalah hak mereka. Kendati demikian, dia mengingatkan kepada para pejabat, agar rakyat tidak menjadi korban lantaran keserakahan jabatan yang mereka emban.

"Begini, untuk mundur atau tidak memang itu hak pribadi, meskipun alasan yang dibuat itu agak kurang tepat, karena apa, dia itu kan dahulu dipilih, tentu memegang amanah. Jadi itu hak mereka, tetapi jangan rakyat menjadi korban," jelasnya, saat dihubungi Sindonews, Selasa (19/2/2013).

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbarunya, terkait kehawatiran publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memimpin negara.

Kekhawatiran publik itu terjadi karena SBY kembali secara aktif mengurus Partai Demokrat, dengan mengambil alih wewenang Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

"Mayoritas publik khawatir, Presiden SBY tidak fokus lagi menjalankan tugasnya selaku presiden," ujar peneliti LSI Barkah Patimahu, saat konferensi pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu 17 Februari 2013.