Tidak etis bicara KSAD ditarik ke jabatan politik
Rabu, 13 Februari 2013 - 16:49 WIB
Tidak etis bicara KSAD ditarik ke jabatan politik
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo belakangan disebut-sebut bakal duduk sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Namun oleh kader Demokrat kabar itu dibantah.
Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan, partainya tak pernah membicarakan nama KSAD sebagai Ketum DPP Demokrat.
"Biarkan beliau melaksanakan tugas sampai paripurna. Dalam situasi sepeti ini tidak etis dibicarakan atau membicarakan terkait jabatan politik," ujar Ramadhan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Wakil Ketua Komisi I ini meminta jabatan Pramono Edhie sebagai KSAD untuk dihormati, tidak ditarik ke ranah politik. "Kami menghormati Pramono Edhie yang mengambil tugas berat sebagai KSAD," ujarnya.
Ramadhan mengatakan, tidak pernah ada upaya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk melengserkan Anas Urbaningrum. Menurutnya, untuk saat ini lebih baik seluruh kader Demokrat bekerja, sehingga tidak hanya menghabiskan tenaga.
"Tidak pernah ada pembahasan KLB, tidak perlu KLB. Mewacanakan KLB tidak kondusif bagi keharmonisan di internal," pungkasnya.
Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan, partainya tak pernah membicarakan nama KSAD sebagai Ketum DPP Demokrat.
"Biarkan beliau melaksanakan tugas sampai paripurna. Dalam situasi sepeti ini tidak etis dibicarakan atau membicarakan terkait jabatan politik," ujar Ramadhan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Wakil Ketua Komisi I ini meminta jabatan Pramono Edhie sebagai KSAD untuk dihormati, tidak ditarik ke ranah politik. "Kami menghormati Pramono Edhie yang mengambil tugas berat sebagai KSAD," ujarnya.
Ramadhan mengatakan, tidak pernah ada upaya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk melengserkan Anas Urbaningrum. Menurutnya, untuk saat ini lebih baik seluruh kader Demokrat bekerja, sehingga tidak hanya menghabiskan tenaga.
"Tidak pernah ada pembahasan KLB, tidak perlu KLB. Mewacanakan KLB tidak kondusif bagi keharmonisan di internal," pungkasnya.
(lns)
