KPK diminta jangan terjebak permainan politik pihak tertentu

Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan tidak terjebak dalam permainan politik pihak tertentu. Beredarnya surat perintah penyidikan (sprindik) menyangkut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sangat merugikan internal Partai Demokrat.

Apalagi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat memastikan keaslian sprindik tersebut. Maka itu, kasus ini bisa menjadi pembelajaran buat lembaga antikorupsi tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika mengatakan, KPK harus mengusut tuntas beredarnya sprindik tersebut. Pasalnya, persoalan itu dapat merugikan lembaga pemberantasan korupsi itu.

“KPK jangan sampai masuk pusaran politik. Kita harus jaga marwah KPK," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Politikus Partai Demokrat ini berharap KPK bisa bertindak tegas, jika memang sprindik itu asli dan dibocorkan pihak internalnya, maka harus ada sanksi yang diberikan. Sebaliknya, jika sprindik itu ternyata palsu, KPK harus melaporkan kepada pihak terkait agar diproses secara hukum.

"Kalau langgar etika harus diproses, kalau perlu dipecat, karena ini terkait marwah KPK. Jangan sampai dianggap KPK sembrono, inikan (sprindik) ranahnya rahasia," tegasnya.

Seperti diketahui, saat ini internal Demokrat tengah mengalami persoalan internal. Para politikus tua di internal partai tersebut terkesan semakin tidak sabar untuk melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari jabatannya.

Bahkan, saat ini kewenangan Anas sebagai ketua umum mulai dilucuti. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil alih sementara kewenangan Anas Urbaningrum.