PPP: SBY harus lepas atribut partai
Selasa, 12 Februari 2013 - 08:30 WIB
PPP: SBY harus lepas atribut partai
A
A
A
Sindonews.com - Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini dinilai lebih memilih mengurusi partainya ketimbang negara dinilai sangat bermasalah.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani, kepada Sindonews, Selasa (12/2/2013).
Menurutnya, sebaiknya SBY meninggalkan atribut partai untuk mengurusi rakyatnya yang dinilai saat ini membutuhkannya.
"SBY sebaiknya meninggalkan atribut partai. Soal partai, kasihlah ke pengurusnya. Dia harus fokus pimpin negara," jelasnya.
Karena hal tersebut tidak dilakukan SBY, lanjutnya, maka tak salah jika banyak masyarakat yang mengasumsikan SBY telah membelot. Hal itu terlihat saat sebagai kepala negara dan Ketua Pembina partai, SBY bertanya kepada KPK soal status hukum rakyatnya yang juga kader partainya, Anas Urbaningrum.
"Tidak tepat SBY bertanya pada KPK soal kasus hukum kadernya, KPK menanggapi atau tidak menanggapi kan tetap saja jadi masalah, alhasil muncul dugaan KPK dintervensi," tegasnya.
"Jadi lebih baik memang persoalan politik partai dan hukum, presiden jangan ikut campur. Sekarang ini presiden bicara atau tidak, sama-sama jadi masalah, jadi lebih baik diam saja," lanjutnya.
Meski berkomentar, Ahmad Yani menyatakan tak bermaksud ikut campur dengan urusan Partai Demokrat.
"Saya berbicara atas nama rakyat, karena SBY merupakan presiden rakyat Indonesia, tak salah jika saya mengingatkannya," tutupnya.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani, kepada Sindonews, Selasa (12/2/2013).
Menurutnya, sebaiknya SBY meninggalkan atribut partai untuk mengurusi rakyatnya yang dinilai saat ini membutuhkannya.
"SBY sebaiknya meninggalkan atribut partai. Soal partai, kasihlah ke pengurusnya. Dia harus fokus pimpin negara," jelasnya.
Karena hal tersebut tidak dilakukan SBY, lanjutnya, maka tak salah jika banyak masyarakat yang mengasumsikan SBY telah membelot. Hal itu terlihat saat sebagai kepala negara dan Ketua Pembina partai, SBY bertanya kepada KPK soal status hukum rakyatnya yang juga kader partainya, Anas Urbaningrum.
"Tidak tepat SBY bertanya pada KPK soal kasus hukum kadernya, KPK menanggapi atau tidak menanggapi kan tetap saja jadi masalah, alhasil muncul dugaan KPK dintervensi," tegasnya.
"Jadi lebih baik memang persoalan politik partai dan hukum, presiden jangan ikut campur. Sekarang ini presiden bicara atau tidak, sama-sama jadi masalah, jadi lebih baik diam saja," lanjutnya.
Meski berkomentar, Ahmad Yani menyatakan tak bermaksud ikut campur dengan urusan Partai Demokrat.
"Saya berbicara atas nama rakyat, karena SBY merupakan presiden rakyat Indonesia, tak salah jika saya mengingatkannya," tutupnya.
(rsa)
