ICW tuding Istana ganggu kinerja KPK
Senin, 11 Februari 2013 - 18:04 WIB
ICW tuding Istana ganggu kinerja KPK
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, jika selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bekerja secara maksimal dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Namun sayangnya, akhir-akhir ini kinerja lembaga antikorupsi itu, terganggu oleh kalangan Istana.
Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi mengatakan, hal pertama yang mengganggu kinerja KPK ialah desakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Abraham Samad cs untuk memberikan kepastian status hukum bagi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam kasus Hambalang.
Hal kedua menurut Apung ialah, beredarnya draf usulan sprindik atas nama Anas Urbaningrum.
"KPK sudah on the track, KPK diganggu Istana untuk menyalurkan nafsu menyelamatkan Demokrat, nah ada lagi sprindik palsu yang bocor, padahal (status Anas) masih proses secara kolektif di KPK, sayangnya bocor," jelas Apung saat berbincang dengan Sindonews di Kantor Komisi Informasi Publik (KIP), Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013).
Apung menilai, jika pihak Istana diketahui memiliki andil dari bocornya draf usulan itu. Maka baik KPK maupun Istana, sama-sama dirugikan. Karena keduanya akan mendapatkan label negatif dari masyarakat.
"Kan ramai tuh sempat dikatakan dugaan keterlibatan Istana, jika itu terjadi sebenarnya Istana juga yang dirugikan, dan KPK juga yang seharusnya merasa dirugikan, karena mereka akan mendapat citra negatif dari masyarakat," tegasnya.
Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi mengatakan, hal pertama yang mengganggu kinerja KPK ialah desakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Abraham Samad cs untuk memberikan kepastian status hukum bagi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam kasus Hambalang.
Hal kedua menurut Apung ialah, beredarnya draf usulan sprindik atas nama Anas Urbaningrum.
"KPK sudah on the track, KPK diganggu Istana untuk menyalurkan nafsu menyelamatkan Demokrat, nah ada lagi sprindik palsu yang bocor, padahal (status Anas) masih proses secara kolektif di KPK, sayangnya bocor," jelas Apung saat berbincang dengan Sindonews di Kantor Komisi Informasi Publik (KIP), Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013).
Apung menilai, jika pihak Istana diketahui memiliki andil dari bocornya draf usulan itu. Maka baik KPK maupun Istana, sama-sama dirugikan. Karena keduanya akan mendapatkan label negatif dari masyarakat.
"Kan ramai tuh sempat dikatakan dugaan keterlibatan Istana, jika itu terjadi sebenarnya Istana juga yang dirugikan, dan KPK juga yang seharusnya merasa dirugikan, karena mereka akan mendapat citra negatif dari masyarakat," tegasnya.
(maf)
