Kelompok Cipayung nilai SBY terlalu sibuk urus partai

Sindonews.com - Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara mulai dipertanyakan. Pasalnya, sekembalinya dari kunjungan kerja dari luar negeri, SBY malah sibuk mengurusi gejolak partainya bukanya sibuk mengurusi negara sebagai Presiden Indonesia.

Komentar keras itu terlontar dari mulut alumni kelompok Cipayung. Mantan Sekjen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ahmad Basarah mengatakan, ditahun politik sekarang ini rakyat seakan kehilangan pegangan pemimpin. Dalam hal ini ibarat rakyat yang kehilangan sosok imam yang tidak bertanggung jawab terhadap perjalanan bangsa.

Menurutnya, hal ini dikarenakan pemimpin Indonesia sekarang sibuk mengurusi partainya bukan memposisikan dirinya sebagai kepala negara. ia bahan menilai, banyak masalah yang terjadi di partainya terbukti bahwa SBY tidak bisa diandalkan.

"Hal ini menjadi keprihatinan. Urus partainya saja tidak bisa apalagi mengurus negara. Seharusnya pemimpin bisa berlaku sebagai pemimpin," tandasnya saat mengadakan syukurin di press room DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/2/2013).

Ketua Forkama PMKRI Hernawi Taslim mengatakan, periode kepemimpinan saat ini sangat terlihat tidak ada kepemimpinan. Dia mengatakan, SBY saat awal-awal mengatakan tidak akan mengintervensi hukum tetapi pada kenyataannya terlihat sangat mengintervensi hukum.

Dia juga mengomentari seringnya SBY keluar negeri tanpa tujuan yang jelas. Tentunya hal ini dipastikan menggunakan uangnya rakyat. Seringnya SBY berpidato berbicara mengenai partainya dalam konteks kenegaraan membutanya semakin tidak pedulinya terhadap situasi bangsa dan rakyat. Tentunya, rakyat akan pasti menderita menunggu lengsernya SBY sekitar 17 bulan.

"Kasian rakyat menderita berkepanjangankarena harus menunggu 17 bulan SBY lengser. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan," tandasnya.

Sementara itu, Sekjen GMKI Andaru Satnyoto mengatakan, Indonesia tidak mengalami masa transisi demokrasi yang cukup baik. Setelah sepuluh tahun demokrasi menjadi transisi etis dan idiologi dalam berpolitik Indonesia hanya menjadi 'politik semata' bukan berpolitik menjadi kepentingan rakyat.

Menurutnya, banyak terjadi kesalahan dalam proses demokrasi dan penegakan hukum yang tak pasti menjadi permasalahan utama. Padahal seharusnya masa transisi demokrasi Indonesia haruslah sudah matang.

"Ini malah sebaliknya sisitem demokrasi Indonesia makin tidak matang. Banyak hal yang semakin mundur, rakyatlah disuruh bayar biaya politik tetapi parpol tidak berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Dia mengatakan, Indonesia terlihat saat ini seperti tidak ada sosok pemimpin yang memberikan arahan kepada rakyat. Kematangan demokrasi yang tidak berubah dari prosuderal menjadi substansial.

"Saat 2014 pasti akan muncul sosok pemimpin yang baik dan mampu bekerja sama degan rakyat karena politik adalah proses dimana adanya kematangan dalam demokrasi. Maka dari itru rakyat harus dibangkitkan semangat demokrasinya," ujarnya.