Biarkan KPK bekerja secara profesional
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tetap fokus dalam menjalani segala kasus hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sedang mereka tangani.
Lembaga superbody itu diminta untuk tidak mendengarkan komentar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meminta kejelasan status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dalam kasus Hambalang.
Peneliti Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Febry Diansyah mengatakan, sebagai lembaga independen, maka pasukan Abraham Samad ini harus tetap bekerja tanpa mendengarkan permintaan tersebut.
"Saya kira KPK tidak punya urusan dengan siapapun, karena KPK lembaga independen, jadi enggak usah dengarkan dan biarkan bekerja secara profesional," jelas Febry saat dihubungi Sindonews, Rabu (6/2/2013).
Dia melanjutkan, kalau pun memang KPK telah memiliki bukti terkait keterlibatan Anas, maka mereka akan mengumumkan, begitu pun jika tidak ditemukan keterlibatan Anas. "Jika memang sudah ada bukti pasti dijelaskan, kan semua masih dalam proses," tegasnya.
Oleh karena itu, Febry meminta, agar KPK tetap bekerja maksimal tanpa harus mendengarkan komentar dari politikus Demokrat, meski suara itu datang dari SBY.
"Jadi, kita percaya. Untuk Demokrat kita tidak mengetahui politik masing-masing, tetapi KPK tetap prioritas untuk semua kasus termasuk terkait Nazaruddin maupun Hambalang. Ini pasti akan dikerjakan maksimal, jadi biarkan mereka bekerja," pungkasnya.
Lembaga superbody itu diminta untuk tidak mendengarkan komentar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meminta kejelasan status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dalam kasus Hambalang.
Peneliti Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Febry Diansyah mengatakan, sebagai lembaga independen, maka pasukan Abraham Samad ini harus tetap bekerja tanpa mendengarkan permintaan tersebut.
"Saya kira KPK tidak punya urusan dengan siapapun, karena KPK lembaga independen, jadi enggak usah dengarkan dan biarkan bekerja secara profesional," jelas Febry saat dihubungi Sindonews, Rabu (6/2/2013).
Dia melanjutkan, kalau pun memang KPK telah memiliki bukti terkait keterlibatan Anas, maka mereka akan mengumumkan, begitu pun jika tidak ditemukan keterlibatan Anas. "Jika memang sudah ada bukti pasti dijelaskan, kan semua masih dalam proses," tegasnya.
Oleh karena itu, Febry meminta, agar KPK tetap bekerja maksimal tanpa harus mendengarkan komentar dari politikus Demokrat, meski suara itu datang dari SBY.
"Jadi, kita percaya. Untuk Demokrat kita tidak mengetahui politik masing-masing, tetapi KPK tetap prioritas untuk semua kasus termasuk terkait Nazaruddin maupun Hambalang. Ini pasti akan dikerjakan maksimal, jadi biarkan mereka bekerja," pungkasnya.
(maf)