Hadapi bencana, BNPB gandeng 9 kementerian dan lembaga
Selasa, 05 Februari 2013 - 11:14 WIB
Hadapi bencana, BNPB gandeng 9 kementerian dan lembaga
A
A
A
Sindonews.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggandeng sembilan kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kerjasama itu disepakati dalam memorandum of understanding (MoU) antara pihaknya dengan kementerian dan lembaga itu.
Kepala BNPB, Syamsul Maarif mengatakan salah satu kerjasama yang penting adalah masalah koordinasi anggaran. BNPB menurutnya, memiliki sistem anggaran yang dapat diminta sewaktu-waktu, sehingga perlu adanya kesepakatan terkait pencairan dana agar tidak ada kesulitan.
"Kita sudah membuat MoU dengan sembilan kementerian dan lembaga untuk memudahkan koordinasi khususnya masalah anggaran, BNPB punya anggaran fleksibel atau on call, tetapi kalau tidak ada MoU agak menyulitkan, tetapi dengan MoU akan lebih mudah," jelas Syamsul dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana 2013 di Hotel Bidakara, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/2/2013).
Tak hanya mengenai anggaran, tetapi BNPB menggandeng kementerian untuk menghadapi dan menanggulangi apabilan terjadi bencana. Contohnya, bekerja sama dengan Kementerian Perempuan dan Anak, yang dibutuhkan pasca bencana.
"Dengan kementerian misalnya kementerian perempuan dan anak, ini penting misalnya cara menanggulangi bencana pada anak dan menghindari korban," tukasnya.
Kerjasama dengan kelembagaan juga penting guna menanggulangi sebelum dan sesudah terjadinya bencana.
"Dengan teman LIPI atau Ristek, tentu tidak hanya mengenai alam tetapi juga masalah dinamika masyarakatnya," tegasnya.
"Kita juga ingin wujudkan early warning system, misal sirine justru di berbagai daerah justru buat panik warga. Karenanya, kita perlu sirine apa yang membuat kepentingan masyarakat. Karena itu kita membuat kerjasama dengan LIPI," tandasnya.
Kepala BNPB, Syamsul Maarif mengatakan salah satu kerjasama yang penting adalah masalah koordinasi anggaran. BNPB menurutnya, memiliki sistem anggaran yang dapat diminta sewaktu-waktu, sehingga perlu adanya kesepakatan terkait pencairan dana agar tidak ada kesulitan.
"Kita sudah membuat MoU dengan sembilan kementerian dan lembaga untuk memudahkan koordinasi khususnya masalah anggaran, BNPB punya anggaran fleksibel atau on call, tetapi kalau tidak ada MoU agak menyulitkan, tetapi dengan MoU akan lebih mudah," jelas Syamsul dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana 2013 di Hotel Bidakara, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/2/2013).
Tak hanya mengenai anggaran, tetapi BNPB menggandeng kementerian untuk menghadapi dan menanggulangi apabilan terjadi bencana. Contohnya, bekerja sama dengan Kementerian Perempuan dan Anak, yang dibutuhkan pasca bencana.
"Dengan kementerian misalnya kementerian perempuan dan anak, ini penting misalnya cara menanggulangi bencana pada anak dan menghindari korban," tukasnya.
Kerjasama dengan kelembagaan juga penting guna menanggulangi sebelum dan sesudah terjadinya bencana.
"Dengan teman LIPI atau Ristek, tentu tidak hanya mengenai alam tetapi juga masalah dinamika masyarakatnya," tegasnya.
"Kita juga ingin wujudkan early warning system, misal sirine justru di berbagai daerah justru buat panik warga. Karenanya, kita perlu sirine apa yang membuat kepentingan masyarakat. Karena itu kita membuat kerjasama dengan LIPI," tandasnya.
(lns)
