'Politik Dagang Sapi' menjamur jelang Pileg 2014
Selasa, 05 Februari 2013 - 11:14 WIB
'Politik Dagang Sapi' menjamur jelang Pileg 2014
A
A
A
Sindonews.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan gejala praktek 'politik dagang sapi' di berbagai daerah di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.
"Itu didaerah-daerah. Merata ya," ujar salah satu anggota Bawaslu Nasrullah di kantornya, jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2013).
Yang dimaksudnya dengan praktek 'politik dagang sapi' tersebut yakni penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Kota/Kabupaten yang lama untuk aktifitas kampanyenya. Umumnya, para anggota DPRD yang menggunakan dana bansos ini berminat kembali ikut berkompetisi di Pileg 2014 mendatang.
"Sekarang ini kan sudah musimnya masa kampanye. Masing-masing yang sudah akan maju lagi dalam hajatan kampanye itu, khusus Pileg 2014 yang ingin jadi caleg lagi, nah di daerah ini marak nih. Marak sebuah aktifitas kampanye yang mereka sudah desain untuk Pemilu 2014," ungkapnya.
Yang perlu wanti-wanti, kata dia, jangan sampai para anggota DPRD yang ingin kembali nyaleg di Pileg 2014 memanfaatkan fasilitas milih pemerintah daerah (Pemda) setempat.
"Terutama begini, terdapat dalam bantuan sosial itu. Bantuan-bantuan sosial itu yang disiasati oleh calon-calon tertentu di lembaga DPRD. Itu yang perlu di antisipasi. Kalau itu ada, maka muncul rasa ketidakseimbangan," katanya.
Menurutnya, sangat tidak adil dan tak elok jika seorang anggota DPRD yang lama ini ingin kembali berkompetisi di Pileg 2014 menggunakan dana bansos.
"Sangat banyak dana-dana bantuan sosial di daerah itu. Jangan sampai malah dijadikan sebagai bahan sebuah aktifitas kampanye oleh anggota parlemen yang lama ini. Tidak elok. Jangan sampai ada prinsip politik dagang sapi itu antara parlemennya dengan pemerintah yang sekarang. Kemudian dana bantuan sosial itu digunakan secara khusus oleh anggota parlemen yang lama,"jelasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa praktek itu bukan menjadi barang baru khususnya dalam setiap hajatan Pemilukada.
"Hal ini sudah lazim. Bahkan kalau mau Pemilkada seperti itu. Dana-dana bantuan sosial itu dimanfaatkan. Jangan sampai terjadi juga hal yg sama dalam proses Pileg ini gitu lho. Itu kan tak bagus dan fair," pungkasnya.
"Itu didaerah-daerah. Merata ya," ujar salah satu anggota Bawaslu Nasrullah di kantornya, jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2013).
Yang dimaksudnya dengan praktek 'politik dagang sapi' tersebut yakni penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Kota/Kabupaten yang lama untuk aktifitas kampanyenya. Umumnya, para anggota DPRD yang menggunakan dana bansos ini berminat kembali ikut berkompetisi di Pileg 2014 mendatang.
"Sekarang ini kan sudah musimnya masa kampanye. Masing-masing yang sudah akan maju lagi dalam hajatan kampanye itu, khusus Pileg 2014 yang ingin jadi caleg lagi, nah di daerah ini marak nih. Marak sebuah aktifitas kampanye yang mereka sudah desain untuk Pemilu 2014," ungkapnya.
Yang perlu wanti-wanti, kata dia, jangan sampai para anggota DPRD yang ingin kembali nyaleg di Pileg 2014 memanfaatkan fasilitas milih pemerintah daerah (Pemda) setempat.
"Terutama begini, terdapat dalam bantuan sosial itu. Bantuan-bantuan sosial itu yang disiasati oleh calon-calon tertentu di lembaga DPRD. Itu yang perlu di antisipasi. Kalau itu ada, maka muncul rasa ketidakseimbangan," katanya.
Menurutnya, sangat tidak adil dan tak elok jika seorang anggota DPRD yang lama ini ingin kembali berkompetisi di Pileg 2014 menggunakan dana bansos.
"Sangat banyak dana-dana bantuan sosial di daerah itu. Jangan sampai malah dijadikan sebagai bahan sebuah aktifitas kampanye oleh anggota parlemen yang lama ini. Tidak elok. Jangan sampai ada prinsip politik dagang sapi itu antara parlemennya dengan pemerintah yang sekarang. Kemudian dana bantuan sosial itu digunakan secara khusus oleh anggota parlemen yang lama,"jelasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa praktek itu bukan menjadi barang baru khususnya dalam setiap hajatan Pemilukada.
"Hal ini sudah lazim. Bahkan kalau mau Pemilkada seperti itu. Dana-dana bantuan sosial itu dimanfaatkan. Jangan sampai terjadi juga hal yg sama dalam proses Pileg ini gitu lho. Itu kan tak bagus dan fair," pungkasnya.
(kri)
