Ini pesan Nur Mahmudi untuk PKS
A
A
A
Sindonews.com - Menjadi seorang pejabat diakui banyak godaan yang datang. Namun bagaimana menghadapi godaan itu yang menjadi tantangannya.
Mantan Presiden Partai Keadilan (PK) yang kini bernama PKS, Nur Mahmudi Ismail mengakui saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) di era Presiden Gusdur, memang banyak tugas dan gangguan yang datang padanya.
"Saat jadi menteri itu tentunya banyak tugas dan gangguan. Waktu jadi presiden partai ya enggak donk, kita negosiasi urusan perjuangan nasional. Partai tak pernah amanahkan tentang pelanggaran aturan, itu partai, jelas. Kalau ada pelanggaran bukan karena institusi. Bukan fatsun kita untuk berdiskusi," ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/2/2013).
Sebagai mantan presiden partai, Nur Mahmudi ingin berbagi nasihat kepada PKS untuk memperkuat kesolidan partai.
"Yang harus dilakukan, proses pergantian kepresidenan kan sudah dengan sigap, lalu konsolidasi kader, tingkatkan pelayanan vital untuk mewujudkan partai dakwah yang kokoh dan transformatif melayani bangsa. Partai dakwahnya yang kokoh, tak boleh pecah. Harus responsif dengan problema saat ini melayani bangsa," tegasnya.
Namun Nur Mahmudi enggan berkomentar terkait pembelaan Presiden PKS Anis Mata soal konspirasi besar. Ia juga mendukung pertaubatan nasional yang dilakukan oleh PKS.
"Saat setelah dianggap (kasus LHI), lebih baik kita istirahatkan dulu, nanti seperti apa belakangan. Biduk dari perahu ini jangan ditinggal. Setiap diri punya potensi diri salah. Bukan berarti ini (kasus LHI) salah, karena ini urusan hukum. Internal partai terus perbaiki," tandasnya.
Mantan Presiden Partai Keadilan (PK) yang kini bernama PKS, Nur Mahmudi Ismail mengakui saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) di era Presiden Gusdur, memang banyak tugas dan gangguan yang datang padanya.
"Saat jadi menteri itu tentunya banyak tugas dan gangguan. Waktu jadi presiden partai ya enggak donk, kita negosiasi urusan perjuangan nasional. Partai tak pernah amanahkan tentang pelanggaran aturan, itu partai, jelas. Kalau ada pelanggaran bukan karena institusi. Bukan fatsun kita untuk berdiskusi," ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/2/2013).
Sebagai mantan presiden partai, Nur Mahmudi ingin berbagi nasihat kepada PKS untuk memperkuat kesolidan partai.
"Yang harus dilakukan, proses pergantian kepresidenan kan sudah dengan sigap, lalu konsolidasi kader, tingkatkan pelayanan vital untuk mewujudkan partai dakwah yang kokoh dan transformatif melayani bangsa. Partai dakwahnya yang kokoh, tak boleh pecah. Harus responsif dengan problema saat ini melayani bangsa," tegasnya.
Namun Nur Mahmudi enggan berkomentar terkait pembelaan Presiden PKS Anis Mata soal konspirasi besar. Ia juga mendukung pertaubatan nasional yang dilakukan oleh PKS.
"Saat setelah dianggap (kasus LHI), lebih baik kita istirahatkan dulu, nanti seperti apa belakangan. Biduk dari perahu ini jangan ditinggal. Setiap diri punya potensi diri salah. Bukan berarti ini (kasus LHI) salah, karena ini urusan hukum. Internal partai terus perbaiki," tandasnya.
(lns)