Bawaslu ancam laporkan ke Presiden SBY
Bawaslu ancam laporkan ke Presiden SBY
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengancam, jika ada menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang berasal dari partai politik (Parpol), akan dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Jika ada menteri dari parpol yang melanggar, maka Bawaslu siap melaporkan ke atasannya, yaitu Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Komisioner Bawaslu Nasrullah di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2013).
Selain diadukan ke Presiden SBY, kata dia, Bawaslu juga bisa melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), jika menteri dari parpol itu melakukan pelanggaran administrasi.
Sementara, kata dia, jika ada menteri dari parpol melakukan politik uang nantinya, maka akan dikenakan delik pidana. Jika dikenakan delik pidana, Bawaslu siap melaporkan ke pihak kepolisian, selain ke Presiden SBY.
Lebih lanjut ia menegaskan, seorang menteri dari parpol harus melepaskan statusnya sebagai pejabat saat melakukan kampanye. Selain itu, menteri dari parpol harus mengedepankan kedudukannya sebagai kader parpol, bukan pejabat negara.
Hal demikian untuk mencegah klaim menteri atas kebijakan pemerintah berdasarkan jasanya sebagai petinggi parpol. Klaim itu menurutnya, akan menimbulkan ketidakadilan dalam kampanye. Sebab, tidak semua parpol para petingginya berada di lingkaran kekuasaan.
"Kami minta menteri dari parpol saat berkampanye agar bersikap gentle, maksudnya berani melepaskan jabatannya," imbuhnya.
Maka itu, Bawaslu siap mengawasi setiap kampanye para menteri dari parpol tersebut.
Sekadar diketahui, ada beberapa menteri di KIB jilid II yang berasal dari parpol, sebut saja Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali yang merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa yang tak lain sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selain itu, ada pula menteri yang juga sebagai kader parpol, seperti Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono yang tak lain sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sedangkan dari Partai Demokrat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarief Hasan.
"Jika ada menteri dari parpol yang melanggar, maka Bawaslu siap melaporkan ke atasannya, yaitu Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Komisioner Bawaslu Nasrullah di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2013).
Selain diadukan ke Presiden SBY, kata dia, Bawaslu juga bisa melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), jika menteri dari parpol itu melakukan pelanggaran administrasi.
Sementara, kata dia, jika ada menteri dari parpol melakukan politik uang nantinya, maka akan dikenakan delik pidana. Jika dikenakan delik pidana, Bawaslu siap melaporkan ke pihak kepolisian, selain ke Presiden SBY.
Lebih lanjut ia menegaskan, seorang menteri dari parpol harus melepaskan statusnya sebagai pejabat saat melakukan kampanye. Selain itu, menteri dari parpol harus mengedepankan kedudukannya sebagai kader parpol, bukan pejabat negara.
Hal demikian untuk mencegah klaim menteri atas kebijakan pemerintah berdasarkan jasanya sebagai petinggi parpol. Klaim itu menurutnya, akan menimbulkan ketidakadilan dalam kampanye. Sebab, tidak semua parpol para petingginya berada di lingkaran kekuasaan.
"Kami minta menteri dari parpol saat berkampanye agar bersikap gentle, maksudnya berani melepaskan jabatannya," imbuhnya.
Maka itu, Bawaslu siap mengawasi setiap kampanye para menteri dari parpol tersebut.
Sekadar diketahui, ada beberapa menteri di KIB jilid II yang berasal dari parpol, sebut saja Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali yang merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa yang tak lain sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selain itu, ada pula menteri yang juga sebagai kader parpol, seperti Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono yang tak lain sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sedangkan dari Partai Demokrat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarief Hasan.
(mhd)
Explore More